APBD DKI 2026 Ditargetkan Selesai Pertengahan November, Begini Kondisinya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Jakarta saat ini sedang dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Target penyelesaian pembahasan APBD DKI Jakarta 2026 ini direncanakan mencapai akhir pada pertengahan bulan November 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa proses pembahasan postur APBD DKI 2026 berjalan dengan baik. Kondisi ini tetap positif meskipun terjadi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp15 triliun.

Pramono Anung optimis pembahasan APBD 2026 di DPRD akan berjalan lancar tanpa hambatan. Ia menargetkan paripurna dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada pertengahan November 2025.

Strategi Creative Financing Atasi Pemotongan DBH

Mulai pekan depan, Pemprov DKI bersama DPRD akan memulai pembahasan detail mengenai APBD 2026, termasuk strategi mengatasi isu pemotongan DBH. Kedua institusi telah sepakat untuk menyiasati kondisi ini melalui pembiayaan alternatif atau creative financing.

Gubernur mengungkapkan bahwa pembahasan awal di Badan Anggaran telah berlangsung dengan sangat baik. Keputusan pemotongan Dana Bagi Hasil merupakan keputusan pemerintah pusat yang diikuti sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta, dengan kesepakatan penuh dari DPRD.

Alasan Pemangkasan DBH Jakarta Terbesar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengungkapkan alasan pemangkasan DBH ke Jakarta sebesar Rp15 triliun, yang merupakan nilai pemotongan terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Pemangkasan ini dinilai telah dilakukan secara proporsional dengan persentase yang sama dan mempertimbangkan kebutuhan daerah.

Pemerintah pusat berjanji akan mengembalikan dana yang terpotong apabila perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif pada pertengahan kuartal III-2026. Meskipun dana transfer dikurangi, belanja daerah diharapkan tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan.