Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih relevan dan diperlukan di tengah dinamika politik nasional. Menurutnya, PPP merupakan partai warisan ulama sekaligus penerus perjuangan partai-partai Islam yang telah ada sebelum Indonesia merdeka.
Pernyataan itu disampaikan Hamdan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum PPP di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Ia menegaskan bahwa PPP memiliki perjuangan yang jelas, baik dalam konteks keislaman maupun kebangsaan.
"Saya merasa PPP ini penting harus tetap eksis, ya. Karena ini partai warisan para ulama, partai Islam yang memang pelanjut dari partai-partai Islam sejak zaman sebelum kemerdekaan. Dan ini ada pada PPP. Jadi, perjuangan Islamnya jelas, perjuangan nasionalismenya jelas," ujar Hamdan.
Hamdan juga menyoroti pentingnya konsolidasi internal partai setelah sengketa kepengurusan dinyatakan selesai. Ia mengingatkan agar persoalan hukum tidak menjadi beban utama bagi pimpinan partai, melainkan cukup ditangani oleh tim hukum.
"Ya saya kira ini secara formal kan sudah clear, ya. Sudah clear kepengurusan sekarang. Tinggal terus saja melakukan konsolidasi. Adapun masalah-masalah hukum ya diatasi jangan jadi pikiran besar, cukup tim hukum saja. Jadi Ketua Umum terus melanjutkan saja konsolidasi ini karena ini pekerjaan yang paling besarnya itu menghadapi pemilu yang akan datang," tuturnya.
Selain itu, Hamdan meminta PPP untuk merangkul kembali kader atau simpatisan yang sebelumnya menjauh dari partai. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang tidak mudah.
"Yang penting sekali adalah memang konsolidasi, kembali mengajak mereka yang dulunya mungkin agak menjauh dari PPP, kembali mendekat PPP. Ini pekerjaan berat, ya, pekerjaan berat," katanya.
Hamdan menilai PPP masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk melakukan konsolidasi sebelum menghadapi pemilu berikutnya. Ia menekankan pentingnya membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu sebelum melakukan langkah-langkah strategis lainnya.
"Fondasinya beres dulu, ya. Dan ini kerja berat tentunya, ini baru fondasi yang paling dasar. Setelah itunya aktivasi tentu, aktivasi gerakan yang harus dilakukan. Masih ada waktu 3 tahun, ya, 3 tahun lagi bagi PPP," pungkasnya.
Artikel Terkait
PPP Bangun Sistem IT Terintegrasi untuk Kawal Suara hingga TPS pada Pemilu 2029
PPP Konsolidasi Hadapi Pemilu 2029, Fokus pada Penguatan Hukum dan Data
PPP Siapkan Tiga Strategi untuk Kembali ke Parlemen pada Pemilu 2029
Mardiono Dorong Keterwakilan Perempuan di Legislatif Lebih dari 30 Persen pada Pemilu 2029