PPP Siapkan Tiga Strategi untuk Kembali ke Parlemen pada Pemilu 2029

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyusun strategi untuk kembali lolos ke Senayan pada Pemilu 2029. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, memaparkan tiga langkah utama yang akan dijalankan partainya.

Hal itu disampaikan Mardiono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum PPP di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Ia menekankan pentingnya penguatan struktur organisasi dari pusat hingga ke tingkat ranting.

"Yang pertama adalah memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting. Dan saat ini, sudah dilaksanakan Musyawarah Wilayah 38 provinsi dan kemudian dilaksanakan Musyawarah Cabang konsolidasi di tingkat kabupaten/kota, dan ini sudah selesai 95% dari 514 kabupaten/kota. Dan selanjutnya sekarang sedang berjalan, dilaporkan terakhir malam Minggu ini sudah mencapai 20% pelaksanaan Musancab yaitu di tingkat kecamatan," ujar Mardiono.

Strategi kedua, kata Mardiono, adalah memperkuat sistem informasi dan teknologi partai. Data anggota partai akan didata secara detail, mulai dari nama hingga alamat, atau by name by address. Sistem ini tengah dibangun dan ditargetkan rampung sebelum Mukernas.

"Kita dukung dengan basis IT kita yang nanti didukung oleh teknologi yang mutakhir yang saat ini sedang kita bangun, yang insyaallah pada bulan depan ini sudah bisa kita selesaikan. Sebelum kita menggelar Mukernas, itu sudah akan kita presentasikan yang seluruhnya, dari mulai struktur organisasi sampai database konstituen kita, akan tersimpan by name, by address. Dan nanti termasuk sampai pada tingkat para saksi, itu telah terekam sampai ke tingkat by nomor rekening," katanya.

Ketiga, PPP akan memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak proses verifikasi hingga penghitungan suara di TPS. Mardiono mengakui kelemahan partainya di pemilu sebelumnya, di mana pengawalan suara hanya fokus di tingkat basis dan sering kali terpengaruh kepentingan individual.

"Selanjutnya, memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak proses verifikasi hingga penghitungan suara di TPS. Karena kelemahan kita yang lalu, kita hanya menyoroti di tingkat basis dan kadang-kadang mengedepankan kepentingan individual," ujar dia.

Mardiono menegaskan penegakan hukum menjadi kunci bagi PPP untuk menyelamatkan suara rakyat. Ia mengingatkan pengalaman Pemilu 2024, ketika PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen.

"Bidang hukum menjadi penting untuk menjadi panglima kita dalam menyelamatkan suara atas hasil yang diberikan oleh rakyat kita," katanya.

"Pemilu tahun 2024 menjadi pelajaran penting, khususnya terkait pentingnya pengamanan data, dokumentasi hasil suara saksi, serta kesiapan advokasi sejak tingkat TPS yang harus menjadi prioritas utama. PPP tidak ingin tim hukum hanya bekerja ketika sengketa terjadi. Advokasi harus dimulai sejak awal tahapan pemilu," imbuhnya.