Menjelang Pemilu 2029, konsolidasi partai politik tidak hanya soal penguatan struktur organisasi, tetapi juga kesiapan memenuhi ketentuan administrasi kepemiluan. Komunikasi antara partai politik dan penyelenggara pemilu menjadi kunci agar setiap tahapan berjalan sesuai aturan.
Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Timur ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim di Surabaya, Selasa (11/8/2026). Rombongan yang dipimpin Ketua DPW Ahmad Zazuli, akrab disapa Cak Jaz, diterima langsung oleh Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi beserta jajaran komisioner.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari konsolidasi organisasi, pengelolaan administrasi dan keanggotaan partai, hingga pentingnya keterbukaan informasi dalam menghadapi tahapan kepemiluan. Bagi Perindo, koordinasi sejak dini dinilai dapat membantu memastikan seluruh proses organisasi berjalan dalam koridor regulasi.
Cak Jaz menegaskan, partai politik dan penyelenggara pemilu memang memiliki fungsi berbeda dalam demokrasi. Namun, keduanya memiliki kepentingan yang sama: menjaga proses politik berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
"Partai politik dan penyelenggara pemilu memang memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya berada dalam ekosistem demokrasi yang sama. Karena itu, komunikasi dan keterbukaan informasi penting agar setiap proses berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Cak Jaz dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, penguatan struktur organisasi Partai Perindo di Jatim perlu berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap aturan kepemiluan. Konsolidasi tidak hanya memperkuat mesin organisasi, tetapi juga memastikan administrasi kepengurusan dan keanggotaan dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang kami dorong adalah konsolidasi yang tertib dan taat aturan. Dengan memahami ketentuan sejak awal, partai dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi tahapan pemilu yang akan datang," katanya.
Bagi Cak Jaz, komunikasi tersebut perlu dilanjutkan secara berkesinambungan, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung. Koordinasi yang dibangun sejak jauh hari dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan sekaligus mendorong budaya politik yang semakin tertib.
"Kami ingin membangun budaya politik yang terbuka dan taat aturan. Konsolidasi organisasi harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kualitas demokrasi di Jawa Timur," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menyambut baik komunikasi tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi antara KPU dan partai politik diperlukan untuk mengurangi potensi persoalan administratif maupun teknis dalam setiap tahapan pemilu.
"KPU Jatim selalu terbuka untuk membangun komunikasi dan keterbukaan informasi dengan seluruh partai politik. Ini penting agar persoalan administratif maupun teknis dapat dipahami dan diselesaikan sesuai ketentuan," kata Aang, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari komunikasi kelembagaan antara Partai Perindo dan KPU Jatim dalam menghadapi dinamika kepemiluan ke depan. Bagi partai politik, kesiapan organisasi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dari proses menuju Pemilu 2029.
Artikel Terkait
Hanura Siapkan Evaluasi Caleg Berbasis Survei untuk Pemilu 2029
Hanura Siap Hadapi Pemilu 2029 dengan Ambang Batas Berapa Pun
Pengaruh Politik Jokowi Pasca Kekuasaan: Lima Modal yang Masih Diperhitungkan
Jokowi Yakin PSI Tembus Senayan, Isyarat Target Besar di 2029