Mendagri Tinjau Posko Tanggap Darurat Gempa di Sikka, Apresiasi Pendataan yang Detail

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengawal penanganan dampak bencana. Dalam kunjungannya, ia mengapresiasi sistem manajemen dan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka, yang dinilai mampu menggambarkan kondisi di lapangan secara lengkap.

Data yang tersaji di posko mencakup sebaran titik pengungsian, jumlah pengungsi, kondisi terkini masyarakat terdampak, bantuan yang masuk dan keluar, hingga kebutuhan warga di setiap desa dan kecamatan, termasuk wilayah kepulauan seperti Pulau Palue. "Ini saya lihat datanya detail sekali ini dan bagus ya. Tersentralisir di sini. Artinya, manajemen untuk penanganan bencana sekali lagi cukup bagus di sini," ujarnya usai menerima paparan dari jajaran Pemkab Sikka.

Mendagri meminta pemerintah daerah untuk terus memperbarui data kerusakan secara berkala. Data mengenai kondisi rumah warga, bangunan pemerintah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lainnya akan menjadi dasar penting dalam mempersiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. "Sambil kita melakukan pendataan-pendataan terus. Untuk persiapan rekonstruksi, rehabnya nanti. Pemerintah pusat pasti enggak tinggal diam. Kita keroyok semua ya," kata Mendagri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menekankan pentingnya memastikan pendataan kerusakan dilakukan secara cepat, detail, dan valid. Hal ini menjadi dasar untuk mempercepat penyaluran bantuan hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Safrizal, yang mendampingi Mendagri sejak 17 Agustus 2026, menilai sistem pendataan tersebut perlu terus diperkuat. Menurutnya, pengalaman dalam penanganan berbagai bencana, termasuk bencana hidrometeorologi di Aceh, menunjukkan bahwa kecepatan dan ketepatan pendataan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Safrizal menjelaskan, pendataan tidak hanya berkaitan dengan jumlah warga terdampak, tetapi juga harus mencakup tingkat kerusakan rumah dan bangunan, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat. Seluruh data tersebut juga perlu dilengkapi dengan titik atau lokasi kerusakan secara jelas. "Wilayah yang cepat pendataan, maka akan cepat juga bantuan disalurkan. Untuk itu Bapak Menteri dalam setiap dialog dengan penyintas gempa selalu mengingatkan pemerintah butuh data yang valid dan cepat yang dilakukan oleh kepala desa," ujar Safrizal ZA.

Arahan tersebut sejalan dengan perhatian Mendagri terhadap pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan gempa susulan. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa susulan masih berpotensi terjadi di Pulau Flores dalam kurun waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan. Karena itu, Mendagri meminta jajaran pemerintah daerah untuk tidak memaksakan warga yang masih merasa khawatir kembali menempati rumah mereka. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas selama kondisi belum sepenuhnya dinyatakan aman. "Jangan paksa masyarakat untuk tidur di dalam. Kalau mereka mau di luar, di tenda, di tempat yang aman, silakan. Jangan dipaksa. Sambil kasih makan, kelengkapan mereka minum dan lain-lain yang mendasar," tuturnya.

Di sisi lain, Safrizal ZA menekankan masa tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk membangun basis data yang kuat dan terintegrasi. Pendataan yang dilakukan hingga tingkat desa dinilai penting agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki gambaran yang sama mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. "Keterlibatan kepala desa dan perangkat di tingkat paling dekat dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat proses verifikasi data. Dengan data yang akurat, kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipetakan, sementara pemerintah juga dapat mulai menyiapkan tahapan penanganan pascabencana," katanya.

Sinergi antara arahan Mendagri dan penguatan teknis pendataan yang dikawal Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA diharapkan dapat mempercepat seluruh tahapan penanganan bencana di Sikka. Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemetaan kerusakan, penyaluran bantuan, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa, penanganan dampak gempa diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas secara bertahap.