Mendagri Pastikan Pemerintah Pusat Keroyok Penanganan Gempa NTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah tidak sendirian dalam menghadapi bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Komitmen itu diwujudkan dengan kehadiran sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama BUMN sejak hari pertama pascagempa, Sabtu (15/8/2026).

"Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya," ujar Tito saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere, Kabupaten Sikka, Rabu (19/8/2026).

Selama lima hari di NTT, Mendagri berkeliling ke sejumlah daerah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Ia memulai dengan supervisi dana Transfer ke Daerah (TKD) di kabupaten/kota di NTT, memastikan dukungan anggaran digunakan tepat sasaran.

Pada Minggu (16/8/2026), dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT yang digelar secara hybrid dari ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Mendagri menegaskan bahwa penanganan awal pascagempa berfokus pada penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar masyarakat. Hal itu mencakup kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, hingga penanganan korban meninggal dan luka-luka. Pada hari yang sama, ia meninjau langsung penanganan di Kabupaten Manggarai Timur dan menyerahkan bantuan berupa tenda, makanan, dan makanan cepat saji.

Keesokan harinya, Senin (17/8/2026), Mendagri memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur. Menurutnya, salah satu tujuan pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dari bencana.

Usai upacara, Mendagri meninjau kerusakan akibat gempa dan berdialog dengan masyarakat Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, yang ia sebut sebagai salah satu wilayah terdampak paling parah. Ia mendorong agar bantuan untuk Kabupaten Manggarai Timur diprioritaskan ke wilayah tersebut.

Mendagri juga menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia, serta bantuan dua unit genset, 10 unit velbed, dan uang tunai Rp200 juta untuk dua desa. Ia pun memberikan bantuan pribadi untuk SMP Abdurrahman Wahid.

Dalam kesempatan itu, Mendagri meminta pemda mempercepat pendataan dampak bencana, khususnya terhadap rumah, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana usaha, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Pendataan tersebut diperlukan agar bantuan dari kementerian/lembaga dapat disalurkan secara tepat sasaran.

"Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," jelasnya.

Pada Selasa (18/8/2026), Mendagri bergerak ke Kabupaten Ende untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak, mengevaluasi penanganan bencana, dan menyerahkan santunan Rp15 juta untuk ahli waris korban meninggal di Kecamatan Nangapanda. Dari Ende, ia melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Nagekeo.

Dalam perjalanan, rombongan Mendagri sempat dihentikan warga saat melintasi Kampung Kajulaki, Jalan Jenderal Sudirman, Mbay. Para ibu mengerumuni mobil yang ditumpangi Mendagri sembari menyampaikan keluh kesah akibat gempa. Di pengujung pertemuan, Mendagri menitipkan bantuan Rp50 juta kepada Ketua RT setempat untuk dibagikan kepada warga.

Di Nagekeo, Mendagri memastikan tim Ditjen Dukcapil Kemendagri akan membantu penerbitan ulang dokumen kependudukan, seperti KTP-el, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) milik masyarakat terdampak. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN terkait pencetakan ulang dokumen pertanahan, serta dengan kepolisian untuk membantu pencetakan ulang BPKB, STNK, dan SIM korban gempa. Selain itu, Mendagri menyerahkan santunan Rp15 juta untuk ahli waris korban meninggal di posko Desa Waekokak.

Pada Rabu (19/8/2026), Mendagri melanjutkan peninjauan ke Pelabuhan Laurentius Say, Maumere, Kabupaten Sikka, serta sejumlah titik pengungsian. Di Maumere, ia menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, dan menitipkan uang tunai Rp200 juta untuk kebutuhan masyarakat Pulau Palue.

Di Sikka, Mendagri kembali menekankan pentingnya pemda memperbarui dan merapikan data dampak bencana. Data kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, bangunan pemerintah, serta sarana dan prasarana lainnya akan menjadi dasar untuk mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Mendagri memastikan pemerintah pusat akan terus mengawal proses penanganan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit. Data yang akurat juga diperlukan agar kementerian/lembaga dapat memberikan dukungan sesuai bidang masing-masing.

"Dari Dinas Kesehatan kan bisa komunikasi dengan Menteri Kesehatan. Kalau fasilitas pendidikan nanti Menteri Dikdasmen. Iya. Dan bangunan pemerintah nanti kita minta ya [Kementerian] PU," tutup Mendagri saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka.