Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pelantikan digelar tertutup di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8).
Pramono menyebut pergantian pejabat ini sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Ia ingin jajaran Pemprov DKI bekerja lebih cepat, terutama dalam pengambilan keputusan.
“Kenapa diganti? Dalam rangka untuk penyegaran dan juga membuat secara menyeluruh timnya lebih inilah. Karena saya adalah orang yang melihat dalam organisasi ini kan selalu harus ada penyempurnaan,” kata Pramono kepada wartawan.
Ia mengibaratkan rotasi pejabat seperti pemain sepak bola yang bisa ditempatkan di posisi berbeda. “Saya mengibaratkan seperti pemain bola ya, kadang-kadang main di kanan, di kiri, dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Pramono, yang terpenting dari rotasi ini adalah memastikan organisasi Pemprov DKI bisa bergerak lebih cepat. “Tetapi intinya saya ingin secara organisasi di Balai Kota itu ada speed up, ada percepatan di dalam keputusan dan sebagainya. Karena bagi saya itu menjadi hal yang penting,” katanya.
Pramono juga mengingatkan para pejabat baru untuk bekerja konsisten dan tidak mengambil keputusan di luar ketentuan. “Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pengambilan keputusan di lingkungan Balai Kota selalu melalui rapat. Pramono mengaku tidak pernah memutuskan di luar forum tersebut. “Karena hampir semua keputusan di Balai Kota itu kita putuskan mulai dari rapat. Karena saya tidak pernah memutuskan di luar rapat,” ujarnya.
Mekanisme ini, lanjut Pramono, membuat proses pengambilan keputusan menjadi transparan karena diketahui jajaran terkait. Setelah keputusan ditetapkan, ia meminta agar segera dilaksanakan. “Ini adalah hal yang menjadi transparan, semua orang tahu dalam pengambilan keputusan. Tinggal begitu diputuskan, harusnya segera dijalankan,” kata Pramono.
Pramono memastikan penunjukan tujuh pejabat tersebut telah melalui proses penilaian. Ia juga menyebut pihaknya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan proses pengisian jabatan sesuai ketentuan. “Oh iya, ada (penilaian). Dan kita menggunakan manajemen talenta, kemudian kita berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional,” ungkapnya.
Langkah ini dilakukan agar proses pengisian jabatan tidak menyisakan celah untuk dipermasalahkan. “Karena saya enggak mau ada celah sedikit pun untuk dipermasalahkan,” pungkasnya.
7 Pejabat yang Dilantik
1. Abdul Khalit sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
2. Mochamad Abbas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. M Matsani sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
4. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
5. Muhammad Herizkianto sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.
6. Indra Patrianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
7. Faisal Syafruddin sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.
Artikel Terkait
Pramono Lantik Tujuh Pejabat Eselon II, Tekankan Kerja Sesuai Payung Hukum
Pemprov DKI Gunakan Dana KLB untuk Perbaikan Sekolah Rusak, Mulai September 2026
AHY Ingatkan Bahaya Hukum Rimba dalam Politik Indonesia
Pramono Ajak Kolaborasi Lintas Partai untuk Bangun Jakarta