Dewan Pers Soroti Derasnya Informasi Tak Berkualitas di Ruang Publik

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti ledakan informasi di era digital yang justru lebih banyak diisi konten tak berkualitas. Menurutnya, arus informasi yang deras, terutama melalui media sosial, lebih dominan memengaruhi masyarakat dibandingkan produk pers.

Komaruddin menilai ruang publik saat ini semakin luas dan bebas, tetapi belum diimbangi dengan kualitas informasi yang memadai. "Misalnya banyaknya hoaks, kemudian kualitas informasi yang tidak bermutu yang saya kira ini ruang publik, wacana publik itu isinya sebagian tidak berkualitas," ujarnya dalam konferensi pers penyampaian kinerja Dewan Pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dia mencontohkan informasi yang muncul setelah pidato Presiden Prabowo Subianto. Pesan strategis yang disampaikan presiden terkait agenda pembangunan bangsa sering kali kalah oleh potongan pernyataan tertentu yang kemudian viral. "Bahkan yang viral menjadikan heboh itu kan sebagian efek dari sampiran pidato-pidato presiden misalnya. Pidato-pidato yang strategis, yang mendasar secara agenda bangsa itu kadang dikalahkan oleh ucapan-ucapan sampiran-sampiran seperti misalnya gaji pengupas bawang, kemudian hasil penggilingan padi yang dua triliun sebulan," kata dia.

Akibatnya, ruang publik lebih banyak diisi informasi yang tidak substansial. Komaruddin menekankan pentingnya masyarakat membedakan informasi yang bersifat selingan dengan pesan utama terkait strategi pembangunan pemerintah. "Kemudian apa lagi yang ngisi di ruang publik itu? Petani yang jalan-jalan ke luar negeri. Yang itu semua mendapatkan pujian dari Presiden bahwa MBG sukses. Padahal juga banyak kasus-kasus. Nah, itu sesungguhnya bagi saya perlu dibedakan dari strategi pembangunan visi Presiden Prabowo. Tapi yang dominan di ruang publik ini adalah hal-hal yang tidak substansial," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pesan utama dalam pidato presiden dapat tersampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, informasi mengenai agenda pembangunan bangsa tidak tenggelam oleh potongan pernyataan yang lebih mudah menjadi bahan perbincangan. "Tapi pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Satu, mungkin pidato presiden itu ada unsur mungkin candaan, selingan dan kedua, kemudian itu dibiarkan mengisi ruang publik. Jadi mestinya entah Bakom, entah Komdigi, atau apa itu mengamankan, mengawal pidato yang inti yang itu hendaknya mengisi ruang publik," ucap Komaruddin.

Dia menilai persoalan tersebut perlu diantisipasi dan dimitigasi agar informasi berkualitas tetap mendapat ruang yang cukup di tengah derasnya arus informasi digital. "Dan ini ke depan hemat saya perlu dimitigasi, diantisipasi sebaiknya bagaimana. Sebab kalau yang dominan itu ruang publik, setelah ruang publik kemudian tidak dikendalikan dengan baik dan itu kemudian berkembang jadi liar, penuh informasi, yang rugi adalah masyarakat," ujarnya.

Komaruddin mengatakan Dewan Pers memiliki tugas untuk turut menjaga kualitas lalu lintas informasi di ruang publik, terutama yang berkaitan dengan produk jurnalistik. Namun, dia mengakui sebagian besar arus informasi di ruang publik saat ini berada di luar wilayah kewenangan Dewan Pers. "Kita tidak tahu karena itu bukan wilayah Dewan Pers, tapi itu terjadi di dalam masyarakat. Jadi inilah hal-hal yang hemat saya perlu kita baca bersama, kita sikapi bersama," tuturnya.