Mendagri Tinjau Langsung Penanganan Pascagempa di NTT, Prioritas Penuhi Kebutuhan Dasar Warga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat menempatkan penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai prioritas utama. Fokusnya adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

Komitmen ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Mendagri di Kabupaten Manggarai Timur. Padahal, sebelumnya ia telah bersiap mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara. Namun, ia mengubah rencana tersebut untuk meninjau langsung kondisi warga yang terkena bencana, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri turun ke lokasi.

"Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk hadir di Istana, istri saya sudah siapin pakaian juga, ada pakaian Toraja yang dia udah siapin ... karena Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu daerah dan pemerintah pusat harus hadir, nah jadi [kami hadir di sini]," ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8/2026).

Dalam penanganan pascagempa, Mendagri menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi menyeluruh. Langkah ini diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran, sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.

Pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Untuk rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.

"Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB," katanya.

Proses pendataan akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), yang selanjutnya divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.

Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.

"Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site," ungkapnya.

Selain pendataan kerusakan, pemerintah juga memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Sektor kelistrikan menunjukkan perkembangan positif. Mendagri menyampaikan, berdasarkan informasi dari Direktur Utama PLN, pemulihan jaringan listrik telah mencapai 88 persen.

"Dari Dirut PLN 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain. Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on," tandas Mendagri.