Dari Larangan ke Penerimaan: Transformasi Hijab di Ruang Publik Turki

Sebuah foto yang memperlihatkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Ibu Negara Emine menghadiri perayaan 25 tahun Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Parti) di Ankara pada 14 Agustus 2026 menjadi simbol perubahan besar. Di balik bingkai gambar itu, tersimpan narasi panjang tentang perjuangan perempuan berhijab di Turki.

Pada era-era sebelumnya, perempuan berhijab menghadapi pembatasan ketat di berbagai lembaga negara, universitas, dan instansi resmi. Kemunculan mereka dalam acara kenegaraan kerap memicu kontroversi dan perdebatan sengit. Namun, sejak AKP dan Erdoğan memimpin, pembatasan itu perlahan terkikis. Kini, kehadiran perempuan berhijab dalam konferensi, agenda politik, hingga resepsi resmi telah menjadi pemandangan lazim di ruang publik Turki.

Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Larangan pemakaian hijab di lembaga publik, yang dikenal sebagai başörtüsü yasağı, pernah diterapkan sangat ketat sejak akhir 1970-an hingga 1990-an. Perempuan berhijab dilarang memasuki ruang kuliah, bekerja sebagai pegawai negeri, guru, atau hakim, serta dilarang hadir dalam acara kenegaraan resmi.

Di bawah pemerintahan AKP, aturan tersebut dihapuskan secara bertahap. Pada 2008, dilakukan percobaan awal pelonggaran aturan di universitas. Dua tahun kemudian, larangan hijab di lingkungan kampus resmi dihapus. Tahun 2013, larangan bagi pegawai negeri sipil di lembaga pemerintahan dicabut. Terakhir, pada 2016–2017, aturan dilonggarkan hingga ke sektor kepolisian dan militer.

Pada masa awal kepemimpinan Erdoğan sebagai perdana menteri di awal 2000-an, kehadiran Emine yang mengenakan hijab di acara kenegaraan sering mendapat penolakan dari kelompok elit sekuler dan militer. Kini, hal itu telah menjadi standar umum dan diterima luas.