Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan semakin baik dan jelas. Penilaian itu disampaikan setelah ia mengikuti substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di DPR RI.
Dalam keterangan video resminya, Minggu (16/8/2026), SBY menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa merayakan Hari Kemerdekaan di Tanah Air. Ia harus menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check up di Rochester, Amerika Serikat, sehingga tidak dapat menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Jumat (14/8).
"Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di Tanah Air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin. Karena saat ini, bulan Agustus ini saya berada di Rochester, Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check up," kata SBY.
SBY mengaku telah mendapat laporan dari rekan-rekannya di tanah air mengenai substansi pidato Presiden Prabowo. Menurutnya, agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah pada 2027 membawa harapan baru bagi bangsa. Ia menyebut arah, blueprint, dan agenda pembangunan yang disusun pemerintah sudah tepat karena menjawab isu-isu yang menjadi harapan rakyat.
"Saya menilai bahwa berbicara tahun 2027 dan sekaligus menandai berlakunya APBN untuk tahun 2027, saya melihat bahwa arah, blueprint, dan agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah di tahun depan menurut saya makin baik, makin jelas, dan memberikan harapan baru bagi kita semuanya," ujar SBY.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi bangsa masih cukup kuat, baik dari faktor domestik maupun internasional. Namun, apa yang digagas dan direncanakan pemerintah dinilai tepat, seperti memastikan ekonomi tetap tumbuh, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.
SBY juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi 6% yang dicanangkan Prabowo untuk 2027. Menurutnya, target tersebut ambisius, tetapi bukan hal yang mustahil. Pengalamannya memimpin Indonesia selama sepuluh tahun dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6% menjadi bukti bahwa target itu dapat dicapai.
"Saya tahu sasaran pertumbuhan ekonomi misalkan 6% itu cukup tinggi, ambisius, meskipun ambisius tidak berarti tidak bisa dicapai. Karena pengalaman saya memimpin dulu dengan 10 tahun rata-rata 6% memang Alhamdulillah kemiskinan turun secara tajam, pengangguran juga begitu, utang negara juga menurun drastis, tetapi GDP termasuk income per kapita meningkat secara tajam," kata dia.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa jika pertumbuhan 6% bisa diraih, kesejahteraan rakyat akan meningkat. Ia pun berpesan kepada para pejabat pemerintahan agar konsisten, menjaga kesehatan fiskal, dan mengimplementasikan kebijakan dengan baik tanpa penyimpangan.
"Oleh karena itu, 6% andai kata bisa diraih kembali oleh pemerintah Indonesia akan baik dampaknya bagi rakyat kita. Nah, dari semuanya itu dengan harapan baru ini saya hanya ingin berpesan teman-teman yang mengemban tugas di pemerintahan agar tetap konsisten, jaga betul kesehatan fiskal kita, kemudian implementasinya yang bagus, jangan ada penyimpangan di sana-sini, setiap saat dilakukan evaluasi kebijakan. Karena begitulah manajemen pemerintahan," ungkap dia.
SBY berharap semua cita-cita yang disampaikan Presiden Prabowo dapat terwujud di 2027. Ia menutup dengan pesan agar pemimpin dan pemerintahan berusaha maksimal untuk merealisasikan apa yang telah dijanjikan di hadapan rakyat.
"Dan itulah yang ingin saya sampaikan. Great hope, tetapi tantangannya juga tidak ringan. Yang penting do your best pemimpin dan pemerintahan kita agar yang disampaikan di hadapan rakyat melalui mimbar di Senayan kemarin bisa diwujudkan dengan baik," imbuhnya.
Artikel Terkait
Nasionalisme dalam Kehadiran Negara Saat Bencana
Pemerintah Kerahkan 3.500 Personel TNI-Polri ke Flores untuk Percepat Penanganan Gempa
Menperin: Industrialisasi Kunci Kemandirian Ekonomi Nasional
Pemerintah Kirim 27 Ton Bantuan Logistik ke NTT