Apindo Yakin Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Moneter

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) tidak akan mengganggu stabilitas kebijakan moneter. Keyakinan ini muncul setelah Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri dan posisinya untuk sementara diisi oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti.

Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Apindo, Aviliani, menilai kepastian kepemimpinan BI menjadi hal paling penting agar pelaku usaha dan pasar memiliki kejelasan. Menurutnya, Destry telah memahami arah kebijakan BI sehingga masa transisi tidak akan mengubah kebijakan yang sedang berjalan.

"Kita sudah tahu kinerjanya [Destry] dan ini pasti melanjutkan apa yang sudah dilakukan saat ini, jadi kita tidak perlu khawatir," ujar Aviliani dalam konferensi pers pra-rakerkonas APINDO XXXV, Selasa (28/7).

Meski demikian, Aviliani mengingatkan bahwa kepastian kepemimpinan BI sangat penting mengingat tantangan ekonomi global yang masih tinggi, mulai dari ketidakpastian perdagangan internasional hingga gejolak di pasar keuangan. Dalam kondisi tersebut, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi menjadi faktor utama yang diperhatikan dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menambahkan, gejolak awal di pasar merupakan respons wajar terhadap pengunduran diri gubernur bank sentral. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana proses transisi berlangsung dan arah kebijakan bank sentral setelahnya.

"Kalau baru ada kabar pengunduran diri biasanya pasar langsung bereaksi. Namun, yang harus dilihat bukan hanya hari ini, melainkan bagaimana kelanjutan transisi kepemimpinan BI itu yang lebih penting," kata Shinta.

Ia menilai, selama masa kepemimpinan sementara tidak terlihat perubahan kebijakan yang signifikan. Namun, pasar masih menunggu kepastian mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai Gubernur BI definitif melalui mekanisme pemilihan yang berlaku.

Menurut Shinta, kekhawatiran yang disampaikan lembaga pemeringkat Fitch Ratings terkait mundurnya Perry lebih banyak didasarkan pada ketidakpastian transisi kepemimpinan. Ia menegaskan stabilitas BI tidak ditentukan oleh satu figur semata.

"Tapi sebenarnya buat kami (pelaku usaha) yang penting sebenarnya bukan hanya siapa ketuanya, tetapi bagaimana kebijakan Bank Indonesia ke depan," ujar Shinta.

Destry Dinilai Layak Lanjutkan Kepemimpinan BI

Shinta menilai Destry memiliki rekam jejak yang baik. Namun, keputusan siapa yang akan menjadi Gubernur BI definitif sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan DPR. "Dia memiliki rekam jejak... Selama profesionalisme dijaga, reputasinya baik, dan dapat diterima, kami dukung saja," ucapnya.

Aviliani juga menilai Destry layak melanjutkan kepemimpinan BI sebagai gubernur definitif. Menurutnya, Destry selama ini terlibat langsung dalam penyusunan berbagai kebijakan bersama Perry sehingga transisi akan berlangsung lebih mudah.

"Selama ini banyak kebijakan-kebijakan disusun bersama Pak Perry dan Deputi Gubernur Senior, sehingga transisinya akan lebih smooth," katanya.

Ia menambahkan, Destry juga memiliki komunikasi yang baik dengan berbagai kementerian. Hal itu dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Menurut Aviliani, harmonisasi ketiga kebijakan tersebut menjadi kebutuhan utama di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Danantara Masuk KSSK Dinilai Tak Wajar

Selain itu, Aviliani menilai rencana pelibatan Danantara dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bukan merupakan hal yang wajar. "Kalau kita lihat Pak Prabowo itu ingin Danantara itu menjadi bagian (KSSK), tapi sebenarnya Danantara itu sama sebenarnya dengan sektor swasta bagian dari BUMN," ungkapnya.

Ia menduga alasan pemerintah ingin melibatkan Danantara karena lembaga tersebut akan menerbitkan obligasi dalam jumlah besar. "Jadi memang sudah tidak wajar, tapi kemungkinan penyebabnya adalah karena akan besar obligasi yang dikeluarkan oleh Danantara," kata Aviliani.

Meski demikian, Aviliani berpandangan akan lebih tepat apabila pemerintah memasukkan Kementerian Koordinator Perekonomian ke dalam KSSK. Menurutnya, kementerian tersebut memiliki peran dalam mengoordinasikan kebijakan sektor riil, sehingga dapat menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kebijakan stabilitas keuangan.

"Nanti KSSK mestinya juga ada Menteri Perekonomian supaya sektor riil ikut terwakili dan tahu sektor mana yang perlu didukung pembiayaannya," ujarnya.