DPR Kritik Pengelolaan Dana SAL di Himbara, Minta Purbaya Lebih Hati-hati

Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, mengkritik pengelolaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di bank-bank Himbara. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk lebih berhati-hati dalam kebijakan penempatan dan penarikan dana kas negara agar tidak mengganggu likuiditas perbankan.

Harris menekankan pentingnya kalkulasi matang dan bertahap dalam setiap langkah pengelolaan SAL. Menurutnya, kebijakan yang tidak terukur bisa memicu guncangan likuiditas dan kenaikan suku bunga di pasar keuangan domestik.

"Menurut saya ke depannya pengelolaan SAL harus dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan," kata Harris dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Rabu (15/7/2026).

Ia menyoroti suntikan dana SAL perdana sebesar Rp200 triliun pada September 2025 yang saat itu bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan data dan hasil serap aspirasi Komisi XI bersama direksi Himbara, likuiditas perbankan saat itu dinilai masih memadai sehingga tambahan likuiditas belum mendesak.

"Jadi tidak ada kekurangan likuiditas yang ada di pasar ketika dorongan pertama sebesar Rp200 triliun," ujar Harris.

Harris juga menyayangkan inkonsistensi kebijakan fiskal yang berubah-ubah, mulai dari penempatan dana, penarikan tiba-tiba, hingga penyuntikan kembali. Siklus tarik ulur ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar.

Secara khusus, ia menyoroti penarikan dana SAL secara masif dan serentak di seluruh bank Himbara dalam satu bulan pada Juni lalu yang berisiko mengeringkan likuiditas. Dampaknya, suku bunga di pasar uang sempat melonjak hingga 9-11 persen, memberikan tekanan berat bagi bank kecil.

"Maka dampaknya terlihat luar biasa, Pak Menteri," kata Harris.

Meski mengapresiasi langkah pemerintah yang memperpanjang masa penempatan dana SAL, Harris meminta agar penarikan ke depan diberi masa transisi yang longgar dan tidak dilakukan serentak. "Ini harus dilakukan dengan waktu yang cukup, sekitar tiga bulan, dan tidak dilakukan serentak untuk semua bank," ucapnya.

Menanggapi kritik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah tudingan ceroboh. Ia menegaskan setiap kebijakan selalu diselaraskan dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

"Ketika BI kasih kode ke saya, jangan ikut campur kebijakan moneter, ya saya ikuti. Jadi saya enggak pernah sembrono dalam hal itu, apalagi ini menyangkut nasib negara," kata dia.

Purbaya menjelaskan, penarikan dana SAL di awal tahun dilakukan setelah mendapat sinyal dari BI agar mengurangi porsi dana di bank komersial, dengan asumsi likuiditas akan digantikan instrumen moneter lain. Namun, realisasi tidak sesuai proyeksi sehingga pemerintah melakukan injeksi ulang dengan total pagu penempatan kini hampir Rp400 triliun.

"Jadi bukan saya main-main atau maju mundur tanpa perhitungan," ujar Purbaya.

Ia mengakui dinamika ini menjadi bahan evaluasi untuk mempertajam koordinasi lintas sektor dan menyempurnakan indikator likuiditas perbankan agar lebih presisi. "Berarti indikator yang kita pakai selama ini belum akurat. Itu yang akan kami perbaiki ke depan. Yang jelas kami memahami dampak setiap kebijakan terhadap perekonomian, dan kami selalu hati-hati," kata Purbaya.