Di Balik Kontroversi Piala Dunia: Ketegangan Politik dan Masa Depan FIFA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim dirinya yang membuat FIFA membatalkan larangan bermain akibat kartu merah bagi penyerang AS, Folarin Balogun, menjelang kekalahan timnya dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia. "Saya yang membuat mereka melakukannya," katanya pada Senin (6/7). Namun, FIFA dan presidennya, Gianni Infantino, bersikeras bahwa keputusan itu diambil oleh Komite Disiplin yang independen. Dalam pernyataan pers, komite tersebut menegaskan kasus Balogun bukan pembatalan kartu merah, melainkan penundaan hukuman, sesuai pasal 27 statuta FIFA. Peninjauan ulang kartu merah di Piala Dunia dan campur tangan politik dalam bentuk apa pun dilarang dalam aturan organisasi.

Kontroversi itu hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang mewarnai turnamen kali ini. Harga tiket yang melambung tinggi, penolakan visa bagi suporter, ofisial, keluarga pemain, bahkan seorang wasit, semuanya turut memicu lonjakan ketidakpopuleran terhadap FIFA yang kini dinahkodai Infantino.

Hubungan Infantino dan Trump gerus kepercayaan

Sejumlah faktor telah memicu meningkatnya frustrasi terhadap FIFA. Keputusan memberikan Penghargaan Perdamaian perdana FIFA kepada Trump pada Desember lalu dilaporkan merupakan keputusan sepihak Infantino. Langkah itu semakin mengikis kepercayaan, terutama karena diberikan tak lama sebelum Trump memulai perang dengan Iran, salah satu peserta Piala Dunia 2026.

FIFA menerapkan kebijakan rotasi tuan rumah Piala Dunia, di mana setiap konfederasi mendapat giliran secara bergantian, kecuali Oseania. Namun, karena Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan, kondisi itu membuka jalan bagi Arab Saudi untuk memperoleh hak tuan rumah Piala Dunia 2034 tanpa pesaing dan jauh lebih awal dari giliran Asia yang seharusnya baru tiba pada 2042. Dengan Infantino yang diperkirakan akan melampaui batas masa jabatan presiden yang lazim, yakni 12 tahun, dan kembali hampir pasti tanpa penantang, rasa frustrasi terhadap FIFA disebut mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah menurut banyak pengamat.

Bagaimana FIFA mempertahankan kekuasaannya?

FIFA bertanggung jawab atas pengembangan sepak bola secara global, tetapi juga bertindak sebagai operator komersial olahraga tersebut. Piala Dunia merupakan sumber utama pendapatan FIFA, namun Piala Dunia Antarklub yang baru diperluas kini juga menjadi kontributor penting. Kompetisi itu memicu keluhan dari pemain dan serikat pemain terkait kalender pertandingan yang semakin padat. "Saya rasa para pemain tidak terlalu didengarkan, kalau boleh jujur," kata penyerang Bayern Munchen dan timnas Inggris, Harry Kane, tahun lalu.

Secara struktural, masing-masing dari 211 negara anggota FIFA yang tergabung dalam enam konfederasi memiliki satu suara untuk memilih presiden setiap 4 tahun. Asosiasi anggota kemudian memperoleh berbagai bentuk dukungan finansial. "Dimensi komersial adalah fondasi sistem kekuasaan FIFA. Uang digunakan oleh para presiden untuk mengumpulkan dan mengonsolidasikan kekuasaan mereka," kata Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA, kepada DW. Ia diberhentikan dari jabatannya pada 2017 setelah berupaya menegakkan aturan netralitas politik terkait Rusia. "Itulah yang menopang sistem patronase, di mana para presiden memberi penghargaan kepada mereka yang loyal dan menghukum siapa pun yang berani mengkritik."

Dapatkah politik dan Uni Eropa memaksa FIFA berubah?

Seperti Maduro, Nick McGeehan dari organisasi hak asasi manusia FairSquare juga meyakini reformasi hanya dapat dipaksakan dari luar. Karena negara-negara anggota secara individual tidak memiliki insentif maupun kemampuan untuk mendorong perubahan, ia menyerukan agar Uni Eropa mengambil peran tersebut. "Perlu ada intervensi politik. Tidak ada cara lain untuk memperbaiki FIFA," katanya kepada DW. "Saya kira contoh yang paling jelas adalah Uni Eropa, yang dapat mengatur dan mengawasi olahraga sebagaimana mereka mengatur hal-hal lain seperti perusahaan teknologi besar."

FairSquare telah mengajukan pengaduan kepada Kamar Investigasi Komite Etik FIFA terkait hubungan Infantino dengan Trump. Secara terpisah, kelompok pendukung Football Supporters Europe (FSE) dan organisasi advokasi Euroconsumers mengajukan pengaduan kepada Komisi Eropa mengenai harga tiket sesaat sebelum Piala Dunia dimulai. Juru bicara Komisi Eropa tidak memberikan tanggapan mengenai kemungkinan Uni Eropa mengambil langkah terhadap FIFA. Kepada DW, ia hanya mengatakan bahwa pengaduan dari FSE dan Euroconsumers sedang diproses sesuai prosedur standar. Ketika ditanya apakah Komisi akan turun tangan terkait praktik penjualan tiket, juru bicara tersebut menegaskan bahwa hukum Uni Eropa tidak mengatur tingkat harga barang dan jasa, namun pelaku usaha harus memberikan informasi yang memadai dan menghindari praktik komersial yang menyesatkan.

Meski sejauh ini tindakan politik yang tegas masih sangat terbatas, McGeehan tetap optimistis. "Akan ada seorang politisi di suatu tempat yang menyadari nilai politik dari meminta pertanggungjawaban pihak-pihak seperti ini. Menurut saya, itu adalah prospek yang menarik karena saya rasa hal itu pada akhirnya tidak terelakkan."

Mungkinkah ketegangan antara UEFA dan FIFA memicu pemisahan?

Hubungan FIFA dengan konfederasi Eropa, UEFA, diwarnai ketegangan yang terus meningkat. Ketegangan itu memuncak dalam kasus Balogun, ketika UEFA mengeluarkan pernyataan bahwa FIFA telah "melewati batas" dan menyatakan "tidak percaya terhadap keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan." Sebelumnya, selama turnamen berlangsung, UEFA menunjuk wasit asal Somalia, Omar Artan, untuk memimpin final Piala Super Eropa, hanya beberapa hari setelah ia ditolak masuk ke AS untuk memimpin pertandingan Piala Dunia. "Sepak bola diciptakan untuk menghubungkan orang," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.

Tahun lalu, delegasi UEFA meninggalkan Kongres FIFA sebagai bentuk protes. Mereka menuduh Infantino lebih mengutamakan "kepentingan politik pribadi" setelah datang terlambat dari tur diplomatik di Timur Tengah bersama Trump. "Ada ketegangan antara UEFA dan FIFA. UEFA adalah konfederasi yang sangat besar dan memiliki pengaruh terhadap sejumlah negara sepak bola terbesar. Jadi jika suatu saat terjadi pemisahan dalam sepak bola, itu kemungkinan harus dipelopori oleh UEFA atau sekelompok negara anggota UEFA," kata Geoff Walters, profesor bisnis olahraga di University of Liverpool, Inggris, kepada DW. "Namun, dalam konteks politik sepak bola, sangat sulit untuk tampil berbeda karena risikonya besar. Jika Anda bersuara, apa konsekuensinya? Apakah itu akan mengurangi peluang Anda untuk menjadi tuan rumah turnamen yang menguntungkan?"

Jerman menjadi salah satu contohnya. Setelah para pemain tim nasional menutup mulut mereka sebagai gestur politik sebelum pertandingan pertama di Qatar pada 2022, tim dan federasi kemudian mengurangi dukungan terhadap berbagai isu politik, kemungkinan dengan mempertimbangkan peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 atau 2038. Namun, Presiden Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) Bernd Neuendorf tetap menyuarakan kritik terhadap kasus Balogun. "Kesan bahwa telah terjadi campur tangan politik secara aktif dalam olahraga harus segera dan secara meyakinkan dibantah. Integritas kompetisi dan kredibilitas FIFA sedang dipertaruhkan," katanya.

Apa dampak pemisahan bagi negara-negara lain?

Posisi UEFA di mata federasi-federasi lain juga disebut melemah setelah Ceferin dilaporkan mengatakan bahwa format Piala Dunia yang diperluas membuat banyak pertandingan menjadi "sama sekali tidak menarik." Koalisi 13 asosiasi sepak bola dari Afrika dan Asia menyatakan mereka "dengan tegas menolak" komentar tersebut. Prestise dan pengaruh Eropa serta Amerika Selatan, khususnya Brasil dan Argentina, juga tidak sekuat yang terlihat jika dibandingkan dengan basis dukungan Infantino di Asia dan Afrika. Walters mengatakan hal itu menjadi alasan lain mengapa kemungkinan pemisahan masih sangat kecil. "Jika pemisahan dipimpin oleh negara-negara besar, bagaimana nasib negara-negara kecil di seluruh dunia? Bagaimana kemampuan mereka dalam mengembangkan sepak bola di negara masing-masing? Itulah tantangan dalam olahraga global, bukan hanya dalam konteks Piala Dunia, tetapi juga berbagai liga olahraga lainnya."

Apakah FIFA menjangkau wilayah yang tidak dijangkau pihak lain?

Meski banyak pihak mempertanyakan motif komersial FIFA, Infantino bersikeras bahwa seluruh pendapatan digunakan untuk kepentingan sepak bola. "Setiap dolar yang kami hasilkan akan kembali ke sepak bola," katanya kepada wartawan sehari sebelum turnamen dimulai. "Jika kami menjual hak siar kepada televisi berbayar seperti yang dilakukan pihak lain, kami akan memperoleh pendapatan yang 4 kali lebih besar. Kami bahkan bisa membagikan semua tiket secara gratis, tetapi tiket itu tetap akan berakhir di pasar gelap. Sebagai presiden FIFA, kami harus menjaga keseimbangan. Kami berinvestasi di negara-negara yang tidak dilirik siapa pun, seperti Sudan Selatan dan Bhutan. Tidak ada pihak lain yang melakukan itu."

Untuk saat ini, pernyataan tersebut memang benar. Dalam dunia sepak bola, tidak ada organisasi lain yang memiliki mandat maupun sumber daya sebesar FIFA. Dan mengingat betapa kuatnya posisi FIFA dalam ekosistem sepak bola global, kemungkinan terjadinya pemisahan masih tampak sangat kecil. Meski ketidakpuasan terhadap FIFA belum pernah setinggi sekarang, kecuali ada federasi, aliansi negara, atau tokoh berpengaruh yang berani mengambil langkah, peluang terjadinya reformasi tampaknya hanya sedikit lebih besar dibanding sebelumnya.