Korupsi Proyek Makan Bergizi Gratis: Skandal Terbesar dalam Sejarah Rasuah Indonesia

Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto justru menjadi salah satu skandal korupsi paling masif dan sistemik dalam sejarah Indonesia. Investigasi mengungkap bahwa program ini dirancang dengan celah sejak awal, memungkinkan praktik korupsi dan pemborosan anggaran yang merugikan negara hingga Rp12 triliun.

Desain tata kelola program dinilai cacat karena tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang pemerintah yang transparan. Sebagai gantinya, program bertumpu pada yayasan dan mitra pihak ketiga, yang memicu fenomena jual-beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa puluhan pejabat, orang-orang dekatnya, dan elite BGN mendapatkan keuntungan dari anggaran MBG. Mereka tidak hanya memiliki dapur MBG, tetapi yayasan yang terafiliasi dengan mereka juga memotong anggaran menu tiap porsi.

Kejaksaan Agung telah menetapkan sedikitnya tujuh tersangka hingga Juli 2026. Tersangka utama mencakup mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, hingga perwira polisi aktif Brigjen Lalu Muhammad Iwan. Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan lebih dari 100 yayasan mitra MBG yang terafiliasi dengan aktor politik, pebisnis, birokrat, hingga aparat keamanan.

Modus Korupsi Beragam

Penyelidikan mengungkap adanya mark-up anggaran, pemotongan anggaran menu per porsi anak, komisi persetujuan titik dapur, hingga keberadaan dapur fiktif. Insentif Rp6 juta per hari yang seharusnya untuk pengelola dapur justru dinikmati oleh oknum dengan modus dapur fiktif. Akibatnya, kualitas makanan yang diterima anak-anak menjadi buruk, bahkan memicu kasus keracunan massal pada siswa penerima manfaat.

Demi mendanai MBG, pemerintah memotong anggaran pendidikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal guru honorer di berbagai daerah. Anggaran negara yang terkuras akibat skandal ini diperkirakan mencapai Rp12 triliun dari total anggaran raksasa ratusan triliun rupiah.

Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah mengetahui bahwa MBG bermasalah, tetapi membiarkannya berjalan sebelum dibenahi. Saat ini, Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar aset para pelaku melalui pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi total terhadap program nasional ini.