Aktivis Desak Gibran Mundur dari Wakil Presiden Demi Redakan Polarisasi

- Sabtu, 04 Juli 2026 | 19:00 WIB
Aktivis Desak Gibran Mundur dari Wakil Presiden Demi Redakan Polarisasi

Seorang aktivis dan pemerhati politik, Benny Parapat, secara terbuka mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah itu dinilai sebagai jalan keluar untuk meredakan ketegangan politik yang dipicu oleh polemik seputar ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Gibran, Benny menyatakan bahwa berbagai kritik dan tudingan nepotisme yang menimpa Jokowi telah memicu perpecahan di ruang publik. Menurutnya, situasi ini tidak sehat bagi demokrasi dan persatuan bangsa.

Benny menekankan bahwa hubungan orang tua dan anak memang kuat, namun ketika keberhasilan seorang anak menjadi sumber perdebatan, hal itu menjadi ujian bagi seluruh keluarga. Ia menilai bahwa pengaruh Jokowi dalam proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wapres telah menuai kritik, yang kemudian meluas hingga ke isu pendidikan dan ijazah Jokowi.

"Sebagai seorang anak, tentu melihat orang tua terus menjadi sasaran kritik dan penghinaan bukanlah hal yang mudah. Karena itu, saya mengajak Mas Gibran untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang menurut hati nurani paling baik bagi keluarga, bangsa, dan negara," tulis Benny dalam suratnya.

Benny menyebutkan tiga dampak positif jika Gibran memilih mundur: menjaga kehormatan keluarga dengan mengutamakan nilai kekeluargaan di atas kekuasaan, meredakan polarisasi masyarakat sehingga ruang publik kembali sehat, serta membangun citra sebagai pemimpin muda yang berani mengambil keputusan moral demi kepentingan bangsa.

Ia menegaskan bahwa usulan tersebut bukan didasari permusuhan atau kebencian, melainkan kepedulian terhadap persatuan. "Apa pun keputusan yang diambil tentu merupakan hak dan tanggung jawab Mas Gibran. Saya hanya berharap setiap langkah yang ditempuh selalu mengutamakan persatuan bangsa, penghormatan terhadap orang tua, serta kepentingan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags