Wali Kota Perempuan di Jepang Rencanakan Cuti Melahirkan, Sebuah Terobosan

Wali Kota Yawata, Prefektur Kyoto, Shoko Kawata, berencana mengambil cuti melahirkan pada 2026. Rencana ini menjadi sorotan karena hingga kini belum ada pejabat aktif di Jepang yang melakukannya.

Jika terealisasi, Kawata akan menjadi wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan saat masih menjabat. Ia melihat kehadiran anak pertamanya sebagai momentum mendorong perubahan bagi perempuan di dunia kerja.

Di banyak negara, cuti melahirkan bagi pekerja perempuan sudah diatur undang-undang. Namun di Jepang, hak itu belum berlaku bagi pejabat publik yang dipilih melalui pemilu, seperti wali kota atau anggota parlemen.

Ingin Jadi Contoh bagi Perempuan

Kawata berharap langkahnya memberi pesan positif bagi perempuan yang ingin berkarier tanpa mengorbankan keluarga. "Saya berharap dengan menunjukkan bahwa pemimpin pun bisa mengambil cuti melahirkan dan mengasuh anak, masyarakat akan semakin mendukung perempuan untuk berani mengambil tantangan," ujarnya kepada media lokal.

Hari perkiraan lahir anaknya jatuh pada September 2026. Selama cuti, wakil wali kota akan menjalankan tugas sehari-hari. Meski begitu, Kawata akan tetap memantau pekerjaan, seperti mengecek email dan mengikuti rapat secara daring. Ia menegaskan ingin memastikan semua tanggung jawabnya tetap terselesaikan.

Belum Ada Aturan Khusus untuk Pejabat Publik

Keputusan Kawata kembali membuka diskusi tentang kebijakan cuti melahirkan di Jepang. Berbeda dengan pekerja umum, pejabat publik yang dipilih melalui pemilu tidak termasuk kategori karyawan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Artinya, mereka tidak memiliki hak cuti melahirkan atau cuti ayah yang diatur khusus.

Sebagai perbandingan, pekerja perempuan di Jepang berhak atas cuti melahirkan 14 minggu delapan minggu setelah melahirkan dan hingga enam minggu sebelum persalinan. Selama masa itu, mereka menerima sekitar 67 persen gaji dari asuransi kesehatan. Meski tak memiliki payung hukum, Kawata mengikuti skema yang berlaku bagi pekerja umum: cuti enam minggu sebelum dan delapan minggu setelah melahirkan. Ia juga berencana mengambil cuti pengasuhan anak setelahnya, namun mekanisme dan pengaturan gaji masih dibahas dengan pemerintah daerah.

Tekanan bagi Pemimpin untuk Tidak Cuti

Peneliti senior di The Tokyo Foundation, Miho Konishi, mengatakan budaya kerja Jepang masih memberi tekanan besar pada pemimpin untuk tetap bekerja, bahkan saat ada kebutuhan keluarga. "Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar anggapan bahwa mereka tidak seharusnya mengambil cuti melahirkan," katanya.

Langkah Kawata dinilai memiliki makna lebih dari sekadar keputusan pribadi. Ketika seorang wali kota berani cuti melahirkan dan pemerintahan tetap berjalan, hal itu mengirimkan pesan bahwa organisasi bisa beradaptasi. Dampaknya tidak hanya di pemerintahan, tapi juga bisa menjadi contoh bagi sektor swasta dan masyarakat luas. Namun, Konishi mengingatkan bahwa keberanian individu saja tidak cukup. Jepang tetap butuh sistem yang jelas agar semua orang tua bisa mengambil cuti tanpa harus negosiasi satu per satu.

Mendorong Perubahan bagi Perempuan di Politik

Keputusan Kawata juga menyoroti tantangan perempuan di dunia politik Jepang. Data PBB 2025 menunjukkan perempuan hanya mengisi sekitar 15 persen kursi parlemen nasional dan 18 persen jabatan pemerintahan daerah.

Mantan Menteri Luar Negeri Yoriko Kawaguchi menilai kisah Kawata menjadi simbol perubahan kesetaraan gender. "Sistem politik Jepang dibangun dengan asumsi pemegang jabatan adalah laki-laki tanpa tanggung jawab mengasuh anak. Kini, semakin banyak perempuan masuk politik, aturan lama mulai diuji," ujarnya.

Shoko Kawata adalah wali kota perempuan termuda di Jepang, terpilih pada 2023 saat berusia 33 tahun. Awal tahun ini, ia menulis di media sosial: "Selama ini saya terus menjalani hari dengan merasa harus mengorbankan kehidupan pribadi dan memaksa diri melampaui batas. Meski menjabat wali kota dan sebagai perempuan, saya ingin menjadi teladan bahwa karier dan keluarga bisa berjalan beriringan."

Keputusan Kawata mengingatkan pada langkah mantan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern yang cuti melahirkan saat menjabat pada 2018. Meski perbincangan ini datang beberapa tahun lebih lambat di Jepang, banyak pihak menilainya sebagai tanda bahwa pandangan terhadap pemimpin perempuan, peran orang tua, dan keseimbangan kerja-keluarga mulai berubah.