Menteri PU Pastikan Dukung Pembangunan Huntara dan Perbaikan Jembatan Pascagempa Sigi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan kesiapan kementeriannya untuk mendukung pembangunan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, termasuk hunian sementara (huntara) dan perbaikan jembatan.

Pernyataan itu disampaikan Dody saat meninjau lokasi bencana di Sigi, Sulawesi Tengah, pada Minggu, 21 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat melaporkan kebutuhan bantuan pembangunan fasilitas umum kepada instansi terkait.

"Tentunya jika pemerintah daerah merasa perlu dibangun huntara, maka silakan berkomunikasi dengan BNPB untuk selanjutnya diserahkan kepada kami," ujar Dody.

Menurut dia, pembangunan huntara oleh Kementerian PU dilakukan berdasarkan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kementerian Pekerjaan Umum selalu membangun huntara berdasarkan arahan BNPB. Jika diperlukan, kami akan masuk melakukan pembangunan huntara tersebut," katanya.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi dari pemerintah daerah maupun BNPB mengenai kebutuhan huntara bagi warga terdampak gempa. "Biasanya BNPB terlebih dahulu membangun huntara itu. Jika mereka butuh dukungan, maka kita akan support untuk pembangunan huntara tersebut," ucap Dody.

Sementara itu, pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung sejak 17 hingga 30 Juni 2026. Dody menjelaskan bahwa dalam masa tanggap darurat, seluruh kewenangan penanganan bencana berada di tangan BNPB, termasuk pembangunan hunian sementara.

Di sisi lain, Dody memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah untuk melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap kondisi dan keandalan infrastruktur jalan serta jembatan di Kabupaten Sigi, meskipun tidak terlihat mengalami kerusakan berat.

"Tadi saya berdiri di Jembatan Posu Nokilalaki dan ketika ada kendaraan melintas terasa ada getaran. Hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari benar-benar aman," ujar Dody.

Menurut dia, keandalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut rasa aman masyarakat. "Jalan yang retak, jembatan yang terasa goyang, atau layanan dasar yang terganggu mungkin terlihat kecil, tetapi bagi masyarakat itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan rasa aman mereka. Karena itu saya meminta jajaran Kementerian PU tidak hanya melihat kerusakan yang terlihat, tetapi juga potensi risiko yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat," tuturnya.

Dody juga menginstruksikan jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III untuk melakukan survei lebih lanjut guna mengetahui kondisi aktual di kawasan hulu, termasuk kemungkinan penanganan berupa pengendalian aliran air apabila diperlukan.

"Tentunya Kementerian PU juga menaruh perhatian pada layanan air bersih bagi masyarakat pascabencana gempa. Kementerian PU memastikan Intake dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamarora, Kecamatan Nokilalaki yang menjadi sumber layanan air minum bagi masyarakat sekitar tetap beroperasi dan siap melayani selama masa pemulihan pascabencana," ucap Dody.