Mendagri Tito Tinjau Langsung Bedah Rumah Warga di Papua, Targetkan 22.379 Unit Direnovasi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Papua berjalan sesuai target, dengan meninjau langsung pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura. Kunjungan itu menjadi simbol dimulainya renovasi ribuan unit rumah yang dinilai tidak layak huni di wilayah Indonesia Timur.

Dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026), Tito menyebutkan bahwa total ada 22.379 unit rumah yang akan direnovasi di seluruh Tanah Papua. Khusus untuk Provinsi Papua, sebanyak 4.500 unit rumah menjadi sasaran program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurut dia, program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki tempat tinggal yang layak.

“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak itu,” ujar Tito.

Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa kepala daerah di seluruh Papua diharapkan dapat mendukung penuh pelaksanaan program ini. Tanpa dukungan pemerintah daerah, menurut dia, manfaat dari program perumahan rakyat tidak akan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Saat meninjau lokasi, Tito didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait. Mereka berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, yaitu Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama bermukim di Kampung Mosso. Kedua rumah warga tersebut mengalami kerusakan berat, dengan dinding lapuk, fondasi kurang kokoh, serta atap yang kerap bocor saat hujan.

Menurut Tito, kondisi seperti itu masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Papua. Ia menyebutkan bahwa persentase rumah tidak layak huni di Papua Raya termasuk yang tertinggi di Indonesia.

“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” sambungnya.

Di sisi lain, Tito menambahkan bahwa keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan masalah tersebut. Ia menyebut program ini sebagai lompatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.