Korea Selatan Perluas Akses Sipil dan Petani ke Zona Perbatasan Mulai 2027

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan kebijakan baru yang akan memperluas akses warga sipil dan petani ke area yang lebih luas di dekat perbatasan dengan Korea Utara mulai tahun 2027, di tengah ketegangan yang masih membayangi Semenanjung Korea. Langkah ini diambil dengan memangkas zona pembatas sipil atau Civilian Control Line (CCL) dari semula sepuluh kilometer menjadi sekitar enam kilometer di sisi selatan Zona Demiliterisasi.

Pengumuman resmi yang disampaikan pada Rabu (17/6) itu menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang selama puluhan tahun berada di bawah kendali ketat militer. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu Back, menjelaskan bahwa CCL selama ini dibatasi untuk menjamin kelancaran operasi militer, namun tuntutan publik untuk penyesuaian sistem pengawasan semakin menguat.

"CCL dibentuk untuk membatasi akses warga sipil dan menjamin kelancaran operasi militer, tetapi belakangan muncul semakin banyak tuntutan agar sistem pengawasan tersebut diperkuat dan disesuaikan," ujar Ahn Gyu Back dalam pernyataannya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyusun rencana penyesuaian CCL untuk menyesuaikan dengan lingkungan keamanan di masa depan, di tengah berkurangnya jumlah personel militer, sambil tetap memastikan kondisi operasional tetap terjaga.

Dalam aturan CCL yang lama, warga Korea Selatan diwajibkan memiliki izin militer untuk tinggal atau bertani di wilayah tersebut. Para pengamat menilai kondisi itu selama ini menyebabkan masyarakat setempat menghadapi berbagai kerugian ekonomi karena keterbatasan akses dan pengembangan lahan.

"Kami akan memperbolehkan pembangunan daerah, sejauh tidak mengganggu operasi militer," tegas Ahn Gyu Back.

Kebijakan baru ini pun mendapat sambutan positif dari warga setempat. Mereka menilai langkah tersebut dapat memperluas aktivitas pertanian sekaligus mendorong pembangunan dan pariwisata di kawasan perbatasan yang selama ini terisolasi.

Namun, anggota dewan daerah Ganghwa, Park Heung Yeol, mengingatkan bahwa pembangunan, bahkan di atas lahan milik pribadi yang berada dalam kawasan pengawasan, tetap memerlukan persetujuan militer. Hal ini disampaikannya kepada kantor berita AFP sebagai catatan penting atas implementasi kebijakan tersebut.

Secara teknis, Korea Selatan dan Korea Utara masih berada dalam kondisi perang karena konflik kedua negara berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada 1953, bukan perjanjian damai. CCL sendiri dibentuk setelah Perang Korea untuk mengendalikan akses serta melindungi instalasi militer di sepanjang perbatasan.

Saat ini, zona tersebut membentang hingga sekitar tujuh kilometer di selatan Garis Demarkasi Militer di wilayah barat dan hingga sepuluh kilometer di wilayah timur. Meski berfungsi sebagai zona penyangga keamanan, keberadaan CCL kerap menyulitkan kehidupan sehari-hari warga yang ingin mengembangkan lahan mereka.

Kepala Daerah Yeoncheon, Kim Deok Hyeon, menyatakan kepada AFP bahwa kebijakan baru tersebut akan secara signifikan mengurangi kesulitan yang dihadapi para petani setempat. Selain perluasan akses lahan, kebijakan itu juga mencakup penyederhanaan besar dalam prosedur perizinan penerbangan drone pertanian.

Sementara itu, para pakar menilai langkah tersebut kecil kemungkinannya dapat memicu reaksi dari Pyongyang karena hanya menyangkut wilayah perbatasan yang berada di sisi Korea Selatan. Sebagai konteks, pada tahun 2025 Korea Selatan telah mencabut pengeras suara yang digunakan untuk menyiarkan musik K-pop dan siaran berita ke Korea Utara sebagai upaya meredakan ketegangan dengan negara tetangganya yang terisolasi secara diplomatik dan memiliki senjata nuklir tersebut.