Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, segera mengoperasikan pesawat kepresidenan Air Force One yang merupakan hibah dari Qatar. Pesawat jenis Boeing 747-8 yang telah melalui serangkaian modifikasi keamanan itu tiba di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, pada Jumat (19/6/2026) untuk menjalani uji coba. Pangkalan tersebut selama ini menjadi markas bagi armada pesawat kepresidenan AS, termasuk yang digunakan oleh wakil presiden.
Angkatan Udara AS mengonfirmasi bahwa pesawat yang diberi kode VC-25B Bridge itu telah resmi diterima dan akan segera memulai penerbangan uji coba pertamanya. “Pesawat VC-25B Bridge Angkatan Udara resmi tiba di Grup Angkutan Udara Kepresidenan dan akan memulai penerbangan uji coba pertamanya, menandai keberhasilan pengiriman platform eksekutif yang aman dan telah dimodifikasi,” demikian bunyi pernyataan resmi Angkatan Udara AS yang dirilis pada Sabtu (20/6/2026).
Menteri Angkatan Udara AS, Troy Meink, menegaskan bahwa pesawat tersebut telah mengalami penyesuaian signifikan dari fungsi awalnya sebagai pesawat pribadi Kerajaan Qatar menjadi pesawat dinas presiden. Menurutnya, keselamatan dan keamanan Panglima Tertinggi merupakan prioritas utama institusinya. “Upaya ini membuktikan bahwa Angkatan Udara AS dapat bergerak cepat tanpa mengorbankan kualitas, keamanan, atau keandalan,” ujarnya.
Penerbangan uji coba tersebut merupakan tahap akhir dari proses pengadaan. Pada kesempatan itu, Gedung Putih akan memvalidasi kemampuan misi pesawat sebelum secara resmi dimasukkan ke dalam armada kepresidenan. Sementara itu, Trump sebelumnya sempat singgah di Lanud Andrews pada Jumat dalam perjalanan menuju Camp David. Dalam kesempatan tersebut, ia mengonfirmasi bahwa pesawat barunya telah tiba dan siap digunakan.
Artikel Terkait
Pemerintah Pastikan Tak Akan Impor Beras, Stok Nasional 5,2 Juta Ton Dinilai Berlimpah
Harga Beras, Minyak Goreng, dan Bawang Putih Masih Naik, Cabai Justru Turun
Perwira Israel yang Tewas di Lebanon Terkait Pembunuhan Bocah Palestina Hind Rajab di Gaza
Wapres AS Vance: Kritik terhadap Kebijakan Israel Tak Selalu Berarti Antisemitisme