Pemerintah Yakin Indonesia Tetap Bertahan di Status Emerging Market MSCI

Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan tetap bertahan dalam kategori pasar negara berkembang atau emerging market (EM) dalam klasifikasi MSCI, menyusul dirilisnya laporan Global Market Accessibility Review tahun 2026. Penilaian itu, menurut pemerintah, menegaskan bahwa daya tarik makroekonomi dan aksesibilitas pasar keuangan domestik masih kuat sehingga Indonesia tidak akan terdegradasi ke status frontier market (FM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah mencermati secara serius sejumlah catatan perbaikan yang diberikan MSCI, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan integritas perdagangan efek di bursa saham tanah air. Menurutnya, catatan tersebut justru memperkuat posisi fundamental ekonomi Indonesia.

“Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Dalam tinjauan berkala tersebut, MSCI menggarisbawahi bahwa kapasitas ukuran, tingkat likuiditas, serta aksesibilitas pasar keuangan Indonesia dinilai masih sangat memadai bagi investor institusi. Penilaian tahun ini juga menegaskan tidak adanya isu pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing yang perlu dikhawatirkan.

“Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur Emerging Market, dan pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,” ujar Airlangga.

Meskipun demikian, siklus evaluasi kali ini mencatat satu penyesuaian penilaian pada kriteria Arus Informasi (Information Flow) Indonesia yang bergeser dari simbol “ ” menjadi “−”. Secara global, penyesuaian rapor aksesibilitas pada tahun 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki. Pemerintah memastikan dinamika ini tidak akan mendegradasi status Indonesia keluar dari kelompok emerging market.

Menanggapi catatan tersebut, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bergerak cepat mengoptimalkan ketersediaan data emiten dalam bahasa Inggris demi memudahkan akses investor global. Sebagai bentuk nyata dari kelanjutan reformasi pasar modal, pemerintah bersama otoritas keuangan telah menggulirkan rangkaian bauran kebijakan strategis secara berkesinambungan.

Upaya peningkatan likuiditas diwujudkan melalui penaikan batas minimal saham publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak Maret 2026. Akselerasi integritas pasar juga dipacu lewat transparansi identitas pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) yang sistemnya terus diperkuat. Langkah ini diiringi publikasi rutin daftar nama pemegang saham dengan porsi kepemilikan di atas satu persen yang sudah bergulir sejak Maret 2026.

Di sisi kelembagaan bursa, pemerintah tengah mengawal proses demutualisasi BEI serta melakukan pengetatan penegakan aturan, pemberian sanksi, dan peningkatan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance). Langkah pendalaman pasar yang terintegrasi turut diperluas dengan mendongkrak plafon investasi saham bagi lembaga dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga mencapai level 20 persen, dengan fokus alokasi pada kelompok saham likuid LQ45. Seluruh program tersebut berjalan beriringan dengan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan di bawah payung blueprint keuangan nasional.

Di sektor makroekonomi, ketahanan pasar finansial domestik disokong oleh fondasi stabilitas nilai tukar serta laju inflasi yang terjaga secara prudent. Langkah ini dipertebal oleh keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75 persen pada Juni 2026 serta penajaman instrumen lindung nilai di pasar valuta asing. Pemerintah juga mengimbangi bauran moneter tersebut lewat pengelolaan pembiayaan yang berhati-hati, termasuk eksekusi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang asing secara terukur.

Melalui koordinasi intensif yang terus dibangun menjelang pengumuman klasifikasi resmi MSCI Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026 mendatang, pemerintah mengimbau kepada seluruh pelaku pasar dan pelaku industri untuk tetap tenang serta menyikapi hasil evaluasi ini secara proporsional.