Pemerintah Minta Pengelola GBK Perhatikan Nasib Karyawan Eks Hotel Sultan Pasca Eksekusi Aset

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro secara khusus meminta pengelola Gelora Bung Karno (GBK) untuk memberikan perhatian serius terhadap nasib para karyawan eks Hotel Sultan, menyusul pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pengembalian aset negara di kawasan tersebut, Kamis (18/6/2026).

“Prinsipnya kami dari Kemensetneg minta kepada PPKGBK (Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno) untuk bukan hanya mendata, tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini,” ujar Juri di sela-sela proses eksekusi.

Pemerintah, menurut Juri, tidak menghendaki para pekerja eks hotel berbintang lima itu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses pengambilalihan aset negara. “Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi dampak sosial dari eksekusi tersebut, pemerintah membuka ruang diskusi dan pendataan terhadap seluruh karyawan eks Hotel Sultan. Langkah ini diambil agar mereka tetap dapat beraktivitas di kawasan GBK.

“Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK,” kata Juri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai saluran komunikasi, termasuk posko khusus, bagi para karyawan yang ingin menyampaikan aspirasi atau berkonsultasi langsung dengan PPKGBK. “Jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran, untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPKGBK,” pungkasnya.