Polisi Siagakan 4.576 Personel Kawal Lima Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Pusat

- Rabu, 17 Juni 2026 | 10:22 WIB
Polisi Siagakan 4.576 Personel Kawal Lima Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Pusat

Sebanyak lima titik di wilayah Jakarta Pusat menjadi lokasi aksi unjuk rasa pada Rabu (17/6/2026) yang berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kepolisian telah menyiagakan ribuan personel gabungan untuk mengawal jalannya demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga siang hari.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengungkapkan bahwa aksi pertama digelar oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di sisi selatan Monumen Nasional (Monas), pada pukul 10.00 WIB. Sementara itu, kelompok kedua dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia akan menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPR/MPR RI pada jam yang sama.

“Untuk unjuk rasa kedua, dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia di Gedung DPR/MPR RI pukul 10.00 WIB,” kata Erlyn kepada wartawan.

Di sisi lain, AUR Barisan Merdeka Jakarta dijadwalkan menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada pukul 10.00 WIB. Tak berselang lama, Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia juga akan melakukan demonstrasi pada pukul 11.00 WIB. Lokasi dan rute pasti dari aksi tersebut masih dalam pemantauan aparat.

Memasuki siang hari, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jakarta Selatan direncanakan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu) yang berlokasi di Jalan Lapangan Banteng Timur, Sawah Besar, pada pukul 13.00 WIB.

Untuk mengamankan seluruh rangkaian aksi, sebanyak 4.576 personel gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, jajaran Polsek, serta instansi terkait lainnya. “Untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa, sebanyak 4.576 personel gabungan dikerahkan,” ujar Erlyn.

Sementara itu, rekayasa lalu lintas di sekitar titik demonstrasi akan diterapkan secara situasional. Kebijakan ini disesuaikan dengan perkembangan jumlah massa di lapangan. “Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya agar terhindar dari kemacetan,” tutupnya.

Editor: Hendra Wijaya

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar