Gubernur Sulsel Jadi Satu-Satunya Kepala Daerah Jadi Pembicara di Peluncuran Perpres Penanganan Anak Tidak Sekolah

Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi di panggung nasional. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi pembicara dalam peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kepercayaan dari pemerintah pusat ini diberikan setelah berbagai inovasi dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai efektif dan layak menjadi rujukan bagi daerah lain.

Dalam forum strategis tersebut, Andi Sudirman memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Ia menekankan bahwa penanganan anak tidak sekolah bukan sekadar urusan sektor pendidikan, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” paparnya dalam pemaparan yang menjadi sorotan.

Peluncuran Perpres Nomor 3 Tahun 2026 menjadi momen penting karena kebijakan nasional ini disusun untuk memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun sekaligus mempercepat penanganan anak yang masih berada di luar sistem pendidikan. Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian di tingkat nasional adalah PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi), yang resmi diluncurkan pada 28 Juli 2022. Program ini turut mengantarkan Sulawesi Selatan meraih SDGs Action Award 2024, penghargaan bergengsi atas kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Komitmen Pemprov Sulsel dalam menangani ATS juga diperkuat melalui berbagai regulasi, mulai dari peraturan daerah, peraturan gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, hingga Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2025–2029. Selain itu, berbagai program pendukung terus dijalankan secara berkesinambungan, seperti penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, bantuan beasiswa, dukungan perlengkapan sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi melalui Smart School, pendidikan keluarga, penguatan keterampilan vokasi, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin.

Dampak dari kebijakan tersebut mulai terlihat nyata. Persentase anak tidak sekolah usia 7–18 tahun di Sulawesi Selatan yang pada 2020 mencapai 8,51 persen berhasil ditekan menjadi 6,37 persen pada 2025. Lebih menggembirakan lagi, hingga 31 Agustus 2025 sebanyak 28.702 anak usia 7–18 tahun dan 13.332 anak usia 19–24 tahun berhasil kembali memperoleh akses pendidikan melalui berbagai program yang dijalankan Pemprov Sulsel bersama para pemangku kepentingan.

Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kementerian PPN/Bappenas. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Bahjuri Ali, mengungkapkan alasan di balik undangan kepada Gubernur Sulsel.

“Makanya kami mengundang Gubernur Sulawesi Selatan yang sangat progresif dalam menuntaskan isu anak tidak sekolah melalui penerbitan Pergub tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, serta berhasil mengembalikan 27.000 anak ke dalam layanan pendidikan,” ungkapnya saat mengawali acara tersebut.

Pengakuan dari pemerintah pusat ini semakin memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah terdepan dalam pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, berbagai inovasi yang lahir dari Sulsel tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat daerah, tetapi juga menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pendidikan di tingkat nasional.