IESR Sebut Tiga Prioritas Kunci Sukseskan Target PLTS 100 GW Pemerintah

Pemerintah mengumumkan rencana ambisius untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi. Program ini tidak hanya menjadi pilar strategis dalam bauran energi nasional, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan proyek raksasa tersebut dapat rampung sebelum 2029.

Menanggapi rencana besar itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya target kapasitas. Faktor yang tak kalah penting adalah kemampuan pemerintah dalam membangun fondasi yang kokoh untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai daerah.

“Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (29/5/2026). Menurutnya, langkah awal ini juga penting untuk membangun optimisme bahwa Indonesia sanggup melaksanakan program yang ambisius tersebut.

Fabby menambahkan, pihaknya telah mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi pemasangan PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga agenda ini, menurut dia, penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program tersebut bukan sekadar ambisi kapasitas, melainkan strategi transformasi sistem energi secara nyata.

Dalam kaitannya dengan program dedieselisasi, Fabby menilai langkah ini menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Saat ini, Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Mengutip data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Sementara itu, terkait akselerasi PLTS atap dan BESS di daerah, Fabby menjelaskan bahwa skema ini bisa dikelola oleh lembaga yang tengah dikembangkan pemerintah, yakni KDKMP. Koperasi tersebut nantinya dapat berperan sebagai pemilik aset PLTS dan BESS. “Model ini bisa memberikan pendapatan lebih besar dalam jangka panjang, tetapi membutuhkan kapasitas kelembagaan dan modal yang lebih kuat,” ujarnya.

Di sisi lain, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui KDKMP atau BUMDes bisa mencakup penyedia layanan energi atau Energy as a Service (EaaS), terutama untuk desa off-grid dengan kebutuhan listrik produktif yang tinggi. Namun, Fabby mengingatkan bahwa tidak ada satu model bisnis yang bisa diterapkan untuk seluruh desa karena kondisi setiap desa, termasuk KDKMP dan BUMDes, berbeda-beda.

Sebagai informasi, program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Kepala Negara menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035. Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW yang terdiri atas PLTS tersebar 80 GW dan PLTS terpusat 20 GW sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.