OJK Pantau DPK Valas, Sebut Peningkatannya Masih Wajar dan Stabilitas Perbankan Terjaga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau secara ketat dinamika perekonomian global yang hingga saat ini masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik. Di tengah tekanan eksternal tersebut, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap kokoh, ditopang oleh inflasi yang terkendali dan momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang positif.

Salah satu fokus pengawasan OJK adalah perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta. Pada April 2026, DPK tercatat tumbuh sebesar 11,39 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini didominasi oleh DPK dalam denominasi rupiah yang mencapai 11,49 persen, sementara DPK valuta asing tumbuh 10,87 persen dalam periode yang sama.

Lebih rinci, pertumbuhan DPK rupiah didorong oleh giro yang melesat 23,25 persen, tabungan sebesar 7,88 persen, dan deposito sebesar 6,91 persen. Sementara itu, dari sisi valas, giro valas tumbuh 3,15 persen, tabungan valas melonjak 23,21 persen, dan deposito valas meningkat 22,00 persen. Secara keseluruhan, jumlah rekening DPK hingga April 2026 telah mencapai 667.169.152 rekening, atau tumbuh 7,22 persen secara tahunan, yang mayoritas masih didominasi rekening rupiah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa sejak awal 2026 terjadi peningkatan porsi DPK valas terhadap total DPK. Meski demikian, ia menilai peningkatan tersebut masih dalam batas wajar.

“Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK Valas terhadap DPK total. Namun demikian, peningkatan DPK Valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK Valas terhadap DPK total sampai saat ini relatif stabil dan bergerak pada kisaran 15 persen-16 persen,” ujar Dian dalam keterangan resmi pada Jumat (22/5/2026).

Menurut OJK, meningkatnya porsi DPK valas, terutama pada deposito, dipicu oleh suku bunga deposito valas yang kompetitif dari bank-bank besar. Kebijakan ini antara lain bertujuan memberikan insentif bagi eksportir agar menempatkan dananya di dalam negeri.

Di sisi lain, OJK menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik tetap terjaga. Ketahanan perbankan tercermin dari rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi, sehingga mampu menjadi bantalan dalam menyerap berbagai risiko. Likuiditas perbankan juga dinilai memadai, dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing berada di angka 111,13 persen dan 25,39 persen, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan sebesar 50 persen dan 10 persen.

Dengan kondisi tersebut, fungsi intermediasi dan layanan transaksi valuta asing bagi masyarakat tetap berjalan lancar. OJK juga secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan nilai tukar serta dampaknya terhadap perbankan. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang konsisten berada jauh di bawah batas maksimal 20 persen dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar masih terkendali.

“Dengan demikian, dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas,” kata Dian.

Meski begitu, OJK tetap mewaspadai potensi dampak lanjutan, seperti meningkatnya tekanan dari imported inflation maupun cost-push inflation seiring kenaikan harga minyak global. OJK menilai fluktuasi permintaan valas yang terjadi saat ini merupakan bagian dari respons diversifikasi aset yang wajar dan terukur.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan strategi komunikasi publik bersama Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.