Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan pascabencana senilai lebih dari Rp1 triliun untuk tiga provinsi di Sumatra, menyusul proses verifikasi data korban yang telah rampung dilakukan di tingkat kabupaten dan kota.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa penyaluran tahap lanjutan ini dijadwalkan mulai pekan depan. Bantuan tersebut menyasar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditugaskan langsung oleh Presiden melalui Satuan Tugas (Satgas) di bawah bimbingan Kementerian Dalam Negeri.
“Tahap pertama sudah kami salurkan hampir Rp1 triliun, dan minggu depan insyaallah kami akan menyalurkan berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten kota di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, nilainya lebih dari Rp1 triliun,” kata Gus Ipul usai menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Rincian bantuan yang disiapkan mencakup santunan kematian bagi keluarga korban, santunan luka berat sebesar Rp5 juta per orang, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan isian rumah, serta jaminan hidup selama tiga bulan. Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh paket bantuan itu merupakan amanat langsung dari Presiden untuk mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana.
Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial reguler tetap berjalan beriringan. Gus Ipul memastikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan kedua saat ini tengah diproses. “Alhamdulillah semua jalan, sekarang sedang berproses untuk bantuan sosial PKH dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua,” tuturnya.
Sementara itu, dalam pertemuan yang sama, Pemerintah Provinsi Aceh mengusulkan perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi warga terdampak bencana. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyebut bahwa bencana telah mendorong peningkatan angka kemiskinan secara signifikan di daerahnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang sebelumnya berada pada kategori ekonomi desil 8, 9, dan 10 kini turun menjadi desil 2 akibat terdampak bencana. “Oleh karena itu, kami mengusulkan sesuai usulan kami yang dulu, kami memohon ada 800 ribu masyarakat Aceh agar ditanggungkan dengan dana Kemensos untuk PBI JK,” kata Fadhlullah.
Ia menambahkan, dari jumlah tersebut, sekitar 400 ribu penerima PBI JK telah diakomodasi oleh Kemensos. Selain itu, Pemprov Aceh juga mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pascabencana khusus Aceh sebesar Rp1,039 triliun agar segera disalurkan. “Kami berharap dengan bantuan yang saat ini, usulan ABT untuk pasca bencana khusus untuk Aceh ada Rp1 triliun lebih agar secepat mungkin bisa disalurkan, agar mereka di sana bisa mendapatkan dan ada pertumbuhan ekonomi yang cepat di Aceh,” imbuhnya.
Artikel Terkait
KPK Catat 1.880 Tersangka Korupsi dalam 22 Tahun, 81 Persen Pelaku Laki-laki Salurkan Hasil ke Selingkuhan
Jaksa KPK Ungkap Pertemuan Tiga Mata Dirjen Bea Cukai dengan Bos Blueray Cargo di Hotel Borobudur
Polisi Tangkap 16 Begal di Jakarta dan Sekitarnya, Motif Ekonomi dan Narkoba Terungkap
Kebakaran Hebat Landa Kantor Bupati Bulungan, Sejumlah Ruangan Ludes