Puan Maharani: Pembahasan RAPBN 2027 Momentum Penting di Tengah Ketidakpastian Global

Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), menjadi panggung bagi Ketua DPR Puan Maharani untuk menegaskan urgensi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dalam forum yang dihadiri 451 anggota dewan serta dipimpin langsung oleh Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, ia menyebut momentum ini tidak boleh disia-siakan di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Menurut politikus dari PDI Perjuangan itu, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan dirumuskan bukan sekadar instrumen pembangunan nasional. Lebih dari itu, rancang bangun APBN 2027 diyakini akan menjadi sinyal kuat bagi investor, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga pasar keuangan mengenai arah perekonomian Indonesia ke depan.

"Penyusunan APBN tahun 2027 akan menjadi momentum penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN diarahkan memberikan manfaat nyata sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan dalam sambutannya di hadapan para anggota dewan.

Ia menambahkan, perhatian publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah kian besar. Pasalnya, APBN 2027 akan menjadi fondasi kerangka ekonomi makro nasional yang harus mampu menjawab tantangan global yang masih penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan DPR dinilai mutlak diperlukan.

"Pemerintah dan DPR perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya evaluasi dan perencanaan yang lebih matang. Menurutnya, berbagai program pemerintah ke depan harus dapat terserap secara optimal dan berjalan lancar, sehingga tidak ada kebijakan yang sia-sia. Ia pun memastikan bahwa DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah, selama kebijakan tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Kami di DPR akan selalu mendukung seluruh program pemerintah sepanjang semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," pungkasnya.