Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain di balik penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia, selain untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan tersebut disampaikan usai ia secara resmi menyerahkan tambahan alutsista kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).
"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri," ujar Prabowo dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Indonesia secara resmi menambah enam unit pesawat tempur Dassault Rafale, satu unit pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, empat unit pesawat Dassault Falcon 8X, serta satu unit Radar GCI GM403. Tidak hanya pesawat tempur, turut diserahkan pula rudal udara-ke-udara Beyond Visual Range (BVR) Meteor dan Smart Weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari sistem persenjataan Rafale.
Menurut Prabowo, kondisi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian menjadi alasan utama perlunya penambahan sistem pertahanan. Ia menilai pertahanan merupakan syarat fundamental bagi stabilitas dan jaminan kedaulatan negara.
"Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat," ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyatakan bahwa Indonesia akan terus menambah sistem pertahanan guna mengamankan wilayah udara, laut, dan darat. "Saya kira itu intinya ya, dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita," tuturnya.
Artikel Terkait
Polisi Bekuk Bandar Narkoba Pengendali Kampung Narkoba Gang Langgar Samarinda
Presiden Prabowo Serahkan Enam Pesawat Tempur Rafale dan Alutsista Strategis ke TNI
Perdebatan soal Tinggi Kursi Xi Jinping dan Trump di Beijing Viral, Warganet Berspekulasi soal Detail Diplomasi
Pemerintah Blokir 3.000 Nomor Telepon Terindikasi Scam Catut Nama Anggota DPR