Pertumbuhan Utang Luar Negeri Indonesia Melambat pada Kuartal I-2026, Rasio terhadap PDB Menurun

Pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal pertama tahun 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN hingga Maret 2026 mencapai 433,4 miliar dolar AS, hanya tumbuh 0,8 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada kuartal IV-2025 yang sebesar 1,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perlambatan tersebut dipengaruhi oleh kinerja utang dari sektor publik maupun swasta. “Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Secara lebih rinci, utang luar negeri pemerintah tumbuh lebih rendah, yakni 3,8 persen secara tahunan, dengan nilai mencapai 214,7 miliar dolar AS. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan utang pemerintah masih tercatat sebesar 5,5 persen. Menurut Denny, perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian,” tutur Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan utang pemerintah paling besar dialokasikan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yang mencapai 22,1 persen. Disusul oleh Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,2 persen, serta Jasa Pendidikan sebesar 16,2 persen. Sektor Konstruksi menyerap 11,5 persen, sementara Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5 persen. Hampir seluruh utang pemerintah, yakni 99,99 persen, berstatus jangka panjang.

Di sisi lain, posisi utang luar negeri swasta justru mengalami penurunan. Hingga Maret 2026, utang swasta tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan posisi 194,2 miliar dolar AS pada kuartal IV-2025. Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen. Penurunan ini terjadi pada kelompok lembaga keuangan yang terkontraksi 3,6 persen dan perusahaan nonlembaga keuangan yang terkontraksi 1,3 persen.

Dari sisi sektor ekonomi, utang swasta paling besar berasal dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Keempat sektor ini mencakup 80,4 persen dari total utang swasta. Sama seperti utang pemerintah, utang swasta juga didominasi oleh pinjaman jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,6 persen.

Denny menambahkan bahwa struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat. Hal ini terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I-2026, dari sebelumnya 30 persen pada kuartal IV-2025. Selain itu, dominasi utang jangka panjang mencapai 85,4 persen dari total ULN, menandakan pengelolaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.