Ancaman Deepfake Kian Nyata, Kerugian Penipuan Digital di Indonesia Tembus Rp6 Triliun

Ancaman deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) terhadap sektor keuangan digital di Indonesia tidak lagi sekadar skenario fiksi ilmiah, melainkan telah menjadi modus operandi aktif dalam berbagai kasus penipuan yang merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Peringatan ini mengemuka dalam forum diskusi yang digelar oleh Advance.AI bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di Jakarta, yang secara khusus menyoroti kerentanan sistem verifikasi identitas digital di tengah pesatnya adopsi layanan perbankan dan keuangan berbasis elektronik.

Sepanjang periode akhir 2024 hingga 2025, Indonesia mencatat sekitar 274 ribu laporan penipuan keuangan dengan total kerugian masyarakat menembus angka lebih dari Rp6 triliun. Sebagian besar dari kasus tersebut, menurut Advance.AI, berkaitan erat dengan serangan deepfake yang menyasar sistem verifikasi identitas digital. Teknologi ini memungkinkan pelaku menciptakan audio, video, atau gambar sintetis yang mampu meniru identitas seseorang secara meyakinkan, sehingga dapat menembus lapisan keamanan konvensional.

Meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital dan pembukaan rekening secara jarak jauh melalui proses remote onboarding dinilai menjadi faktor utama yang memperluas celah serangan. Proses yang awalnya dirancang untuk mendorong inklusi keuangan ini kini justru membuka permukaan serangan baru yang mulai dieksploitasi secara sistematis. Sayangnya, banyak sistem keamanan berbasis aturan konvensional dinilai belum dirancang untuk menghadapi ancaman deepfake modern yang terus berevolusi, sehingga sektor pembiayaan, fintech, hingga platform pembayaran digital kini menghadapi risiko fraud yang semakin kompleks dan sulit dikenali.

Government Relations Director Advance.AI Indonesia, Entin Rostini, mengungkapkan bahwa pola serangan deepfake di Indonesia saat ini mulai mengikuti tren global. “Advance.AI telah berada di garis depan dalam menghadapi tantangan deepfake di Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir, dan apa yang kami lihat di Indonesia sejalan dengan pola global, di mana pelaku penipuan bergerak dan beradaptasi lebih cepat dari perkiraan banyak institusi,” ujarnya dalam forum tersebut.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa langkah mitigasi seperti verifikasi liveness dan deteksi anomali secara real-time kini tidak lagi bisa dipandang sebagai fitur tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan operasional utama di industri jasa keuangan. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menyatakan bahwa infrastruktur digital yang selama ini mendorong kemajuan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi sasaran penipuan berbasis AI yang semakin canggih. “OJK sangat memahami bahwa infrastruktur digital yang selama ini mendorong kemajuan signifikan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi sasaran penipuan berbasis AI yang semakin canggih,” katanya.

Indah menambahkan, pihaknya kini mengharapkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai standar operasional. Regulator juga tengah menyiapkan panduan tata kelola AI yang lebih konkret dengan fokus menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, di mana ancaman deepfake menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan regulasi tersebut.

Di sisi lain, Advance.AI menegaskan bahwa teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan deepfake sebenarnya sudah tersedia dan cukup matang untuk diterapkan. Menurut Entin, tantangan utamanya bukan pada ketersediaan teknologi, melainkan pada bagaimana menerapkannya dalam skala besar serta mengintegrasikannya ke seluruh proses onboarding dan pemantauan transaksi. “Kabar baiknya, teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan deepfake sudah tersedia dan telah matang. Tantangannya adalah bagaimana menerapkannya dalam skala besar serta mengintegrasikannya ke seluruh proses onboarding dan pemantauan transaksi,” jelas Entin.

Forum tersebut juga menyoroti bahwa penanganan ancaman AI generatif tidak bisa dilakukan secara parsial. Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menekankan bahwa setiap institusi memiliki tingkat kesiapan teknologi dan profil risiko yang berbeda, sehingga strategi mitigasi perlu dirancang secara adaptif. “Kami meyakini bahwa kolaborasi sinergis antara asosiasi, regulator, penyedia solusi teknologi, dan seluruh pemangku kepentingan industri menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inovatif namun tetap tangguh terhadap ancaman siber,” ujar Firlie.

Secara keseluruhan, diskusi tersebut merumuskan empat pendekatan utama dalam menghadapi ancaman deepfake, yaitu penguatan regulasi, implementasi teknologi deteksi, koordinasi lintas ekosistem, serta studi kasus implementasi pencegahan fraud di industri perbankan. Keempat pilar ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi industri keuangan digital Indonesia untuk tetap inovatif tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepercayaan konsumen.