DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Satgas Deregulasi Perizinan Investasi

Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mempercepat deregulasi dan penyederhanaan perizinan di Indonesia. Menurutnya, sistem perizinan investasi yang ideal haruslah mudah dan tidak berbelit-belit.

“Investasi adalah instrumen penting pertumbuhan ekonomi, idealnya segala perizinan harus lebih mudah dan tidak rumit. Saya sependapat dengan yang disampaikan Presiden Prabowo,” ujar Herman kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Ia bahkan menambahkan bahwa ke depannya, jika sudah menjadi direktif presiden, seluruh proses perizinan semestinya terpusat di bawah satu atap, yakni Kementerian Investasi. “Bahkan ke depan perizinan jika memang sudah menjadi direktif presiden, mestinya satu atap saja di Kementerian Investasi,” sambungnya.

Selama ini, menurut Herman, proses perizinan kerap harus melewati berbagai institusi sektoral dan tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, penyederhanaan perizinan memerlukan pengalihan kewenangan sekaligus harmonisasi regulasi. “Biasanya perizinan harus ditempuh sesuai beberapa institusi sektoral terkait, bahkan sesuai ditingkatan pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga jika akan disederhanakan memang harus ada pengalihan kewenangan,” jelasnya.

Politisi Demokrat itu menilai langkah harmonisasi undang-undang terkait menjadi keniscayaan. Ia berharap keberadaan satgas tersebut mampu menciptakan proses perizinan yang lebih efisien. “Perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan, bisa jadi satgas yang dimaksud presiden adalah untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dan menyatukan dalam satu atap, sehingga lebih mudah dan tidak rumit,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas tersebut. Prabowo menilai regulasi yang berbelit selama ini tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga membuka celah praktik korupsi.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia perlu belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai jauh lebih cepat dalam menerbitkan izin usaha. Lamanya proses perizinan, menurutnya, menjadi keluhan utama para investor, termasuk dari luar negeri, terhadap iklim usaha di Tanah Air.

“Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?” kata Prabowo.

Atas dasar itu, Kepala Negara meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus deregulasi. Satgas ini nantinya bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat proses perizinan. “Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit,” ujarnya.