Indonesia dan Rusia membahas peluang kerja sama di sektor minyak dan gas bumi, liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), energi terbarukan, hingga pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik di Kazan, Rusia. Pembahasan tersebut menempatkan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai salah satu fokus utama kerja sama bilateral kedua negara.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memaparkan sejumlah perkembangan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia dalam sesi pleno sidang tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kerja sama di sektor energi dengan Rusia telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi serta kilang minyak. Tidak hanya itu, kerja sama juga mencakup ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil.
“Kerja sama di sektor energi dengan Rusia telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” kata Yuliot.
Pembahasan dalam forum tersebut mencakup tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai. Yuliot menyoroti pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih. “Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik,” ujarnya.
Di sisi lain, pembahasan juga mencakup hilirisasi dan metalurgi mineral serta standardisasi industri migas dan energi. Dalam kesempatan tersebut, Yuliot menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih dan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam RUPTL tersebut, pemerintah menetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 gigawatt. Dari total tambahan kapasitas itu, sebanyak 40 gigawatt ditargetkan berasal dari energi baru terbarukan atau sekitar 62 persen.
Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, pemerintah menargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 megawatt. “Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” jelas Yuliot.
Rangkaian pertemuan Sidang Komisi Bersama ke-14 RI–Rusia menghasilkan Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara. Forum Sidang Komisi Bersama RI–Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis. Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.
Artikel Terkait
DBS: Hilirisasi dan Ekosistem Kendaraan Listrik Jadi Pilar Utama Investasi di Tengah Gejolak Global
Salon Kambing di Cilacap Laris Manis Jelang Iduladha, Harga Jual Bisa Naik
Kemenhaj Pastikan Kesiapan Armuzna Capai 90 Persen Jelang Puncak Haji 2026
Pria Diduga WNA Jadi Korban Penjambretan di Bundaran HI, Aksi Terekam Kamera