DPRD Desak Perbaikan PLTS Pulau Tunda yang Rusak Sejak 2018, Warga Keluhkan Listrik Tak Stabil

Anggota DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin, mendesak perbaikan segera terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Tunda yang dilaporkan rusak hanya beberapa bulan setelah pemasangan pada tahun 2018. Politikus yang akrab disapa Ibin itu menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur energi terbarukan tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai wakil rakyat.

"Saya dorong untuk segera diperbaiki. Kalau tak salah itu rusak jauh sebelum saya menjadi anggota DPRD," ujarnya pada Rabu, 13 Mei 2026.

Menindaklanjuti persoalan itu, Ibin mengaku akan berkoordinasi dengan Bupati Serang, Pemerintah Kabupaten Serang, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Ia juga berencana membahas secara khusus masalah kelistrikan di Pulau Tunda yang selama ini menjadi keluhan utama warga.

"Soal kerusakan akan dikoordinasikan dengan semua pihak. Karena ini terkait listrik, saya juga akan berkoordinasi dengan PLN," kata Ketua Fraksi Gerindra tersebut.

Di sisi lain, Ibin mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2026 telah terjalin nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT Metta Energi Sejahtera untuk membangun PLTS baru di Pulau Tunda. Ia berencana mendalami detail kesepakatan tersebut guna memastikan realisasinya berjalan sesuai harapan.

"Ada MoU antara Pemkab dengan PT Metta, nanti saya tanya detail kesepakatannya," katanya.

Sementara itu, kondisi kelistrikan di Pulau Tunda kian memprihatinkan. Warga setempat, Mamat (43), menuturkan bahwa ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel membuat pasokan listrik kerap tidak stabil. Pasokan listrik sangat bergantung pada ketersediaan solar sebagai bahan bakar utama.

"Kalau listrik mati, tower juga ikut mati. Warga jadi susah sinyal dan internet," kata Mamat kepada wartawan pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Dalam kondisi normal, menurut Mamat, listrik biasanya menyala mulai pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB. Namun belakangan, jadwal penerangan kerap berubah akibat gangguan mesin dan keterbatasan stok solar.

"Kadang baru jam 11 malam sudah mati. Pernah juga habis magrib nyala sebentar lalu mati lagi karena trouble," ucapnya.

Meski sering mengalami pemadaman, warga Pulau Tunda tetap disiplin membayar iuran listrik harian. Besaran iuran bervariasi mulai dari Rp5.500 hingga Rp15.000 per malam, tergantung penggunaan alat elektronik di masing-masing rumah.

"Warga antusias bayar iuran listrik. Yang penting iurannya dipakai untuk perawatan dan kebutuhan listrik," ujarnya.

Mamat menambahkan, masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap perbaikan fasilitas tenaga surya yang sebelumnya pernah menjadi andalan sumber listrik di wilayah tersebut. Menurutnya, panel surya sebenarnya masih dalam kondisi baik, hanya baterai dan instalasinya yang mengalami kerusakan.

"Tenaga suryanya sebenarnya masih bagus, cuma baterai dan instalasinya yang rusak. Kalau diperbaiki, listrik bisa nyala lagi," kata Mamat.

"Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan listrik di Pulau Tunda," tambahnya.