Pemprov DKI Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Cairkan KJP dan KJMU Hingga Pemutihan Ijazah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan dengan meluncurkan serangkaian program bantuan yang menyasar seluruh jenjang, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sekolah swasta gratis, hingga pemutihan ijazah. Langkah ini diambil untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas dan memastikan anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu, tetap dapat mengakses pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fondasi pembangunan ibu kota. Ia menyampaikan harapannya agar Jakarta dapat menjadi role model pendidikan di Indonesia.

"Pemprov DKI menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. Nggak hanya itu, KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah tetap menjadi prioritas. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa jadi role model pendidikan di Indonesia," kata Pramono saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).

Untuk jenjang perguruan tinggi, Pemprov DKI Jakarta telah mencairkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap I Tahun 2026 kepada 15.825 mahasiswa dengan anggaran mencapai Rp142,425 miliar. Sementara itu, bagi warga yang ijazahnya tertahan karena masalah biaya, pemerintah menjalankan program pemutihan ijazah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menekankan bahwa program ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan hadir untuk membantu masyarakat agar lebih produktif.

"Bagi banyak orang, selembar ijazah bukan sekadar kertas. Ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak," ujar Rano Karno.

Untuk KJP Plus Tahap I 2026, bantuan telah disalurkan kepada 707.477 peserta didik di Jakarta dengan total anggaran mencapai Rp1.620.226.200.366. Penerima bantuan berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, berharap melalui program-program ini, para peserta didik terus bersemangat belajar dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik.

Upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas akses pendidikan mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mencegah anak putus sekolah akibat faktor ekonomi.

"Kami di DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi E, mengapresiasi, mendukung setiap upaya perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata, termasuk rencana penambahan sekolah swasta gratis yang juga menyasar madrasah. Ini adalah langkah positif untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat bersekolah karena faktor ekonomi," katanya.

Namun, Rani juga meminta agar program sekolah swasta gratis disiapkan secara matang dan terukur. Ia menekankan bahwa penambahan jumlah sekolah gratis tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi harus dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan, kesiapan kurikulum, serta transparansi dalam mekanisme penunjukannya.

"Selain itu, sekolah harus punya rekam jejak tata kelola yang baik dan akuntabel. Sekolah juga wajib punya standar mutu pendidikan yang layak, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana. Terakhir, program ini benar-benar menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah," jelas Rani.

Di sisi lain, alumni SMA Dian Persada sekaligus warga Klender, Fauzan, mengaku senang dengan adanya program pemutihan ijazah. Ia mengatakan bahwa ijazah yang didapatkan akan digunakan untuk melamar pekerjaan dan meringankan beban ekonomi keluarga.

"Alhamdulillah, saya senang sekali mendapatkan ijazah ini. Saya juga merasa terbantu karena sekarang bisa melamar kerja dan membahagiakan orang tua saya. Terima kasih buat Gubernur," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh siswa penerima KJP Plus, Siti Syahrani. Ia mengatakan bantuan yang diterima akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang pendidikannya, termasuk membayar SPP dan membeli kebutuhan pendidikan.

"Saya bersyukur dan merasa senang karena adanya bantuan KJP Plus untuk membayar SPP, uang sekolah, dan membeli kebutuhan pendidikan saya," tutupnya.