Starmer Tolak Mundur di Tengah Gelombang Pengunduran Menteri dan Tekanan Internal Partai Buruh

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya meskipun tekanan politik dari internal Partai Buruh terus menguat dan sejumlah menteri junior memilih meninggalkan kabinet. Pernyataan itu disampaikan di tengah krisis kepercayaan yang melanda partai berkuasa setelah kekalahan telak dalam pemilu lokal pekan lalu.

Sehari menjelang pembukaan parlemen yang akan memaparkan program legislasi pemerintah untuk setahun ke depan, Starmer berupaya keras mengonsolidasikan dukungan di dalam kabinetnya. Masa depan politiknya menjadi sorotan setelah Partai Buruh mengalami kemunduran signifikan dalam kontestasi elektoral tingkat daerah. Jika hasil serupa terulang dalam pemilu nasional sebelum 2029, partai tersebut diperkirakan bisa kehilangan kekuasaan secara telak.

Meskipun belum ada anggota kabinet senior yang secara terbuka meminta Starmer mundur, spekulasi terus berkembang bahwa Menteri Kesehatan Wes Streeting akan memberi sinyal bahwa masa kepemimpinan perdana menteri mulai terancam. Streeting disebut memiliki banyak pendukung di internal partai, termasuk sejumlah pejabat yang mengundurkan diri pada Selasa lalu. Situasi ini memicu perbandingan dengan jatuhnya Boris Johnson pada 2022 setelah puluhan menteri mundur secara massal.

Lebih dari 100 anggota parlemen Partai Buruh menandatangani surat yang menyatakan bahwa saat ini “bukan waktu untuk kontestasi kepemimpinan.” Namun, sekitar 90 anggota parlemen lainnya justru meminta Starmer mundur atau setidaknya menetapkan jadwal pengunduran dirinya. Meski demikian, jumlah tersebut belum cukup untuk memicu pemilihan pemimpin baru di internal partai. Sesuai aturan Partai Buruh, sedikitnya seperlima anggota parlemen atau 81 orang harus secara terbuka mendukung satu kandidat penantang agar pemilihan kepemimpinan dapat digelar.

Pada Selasa lalu, beberapa menteri junior yang sebagian besar baru pertama kali terpilih dalam kemenangan besar Partai Buruh pada 2024 mengundurkan diri dan mendesak Starmer melakukan hal serupa. Miatta Fahnbulleh, Menteri Perumahan dan Pemerintahan Daerah, menjadi pejabat pertama yang mundur dan meminta Starmer “melakukan hal yang benar untuk negara.”

Ia kemudian diikuti oleh Menteri Perlindungan Jess Phillips yang menyebut Starmer sebagai sosok “baik secara fundamental” namun gagal menghadirkan perubahan besar. “Saya tahu Anda sangat peduli, tetapi tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata,” tulis Phillips dalam surat pengunduran dirinya.

Di sisi lain, popularitas Partai Buruh disebut terus menurun meskipun sebelumnya menang besar dan mengakhiri 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif. Sejumlah faktor disebut memicu penurunan dukungan, mulai dari kesalahan kebijakan, lemahnya visi pemerintahan, kondisi ekonomi Inggris yang lesu, hingga kontroversi penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk Washington karena kaitannya dengan Jeffrey Epstein.

Dalam rapat kabinet mingguan pada Selasa, Starmer mengakui bertanggung jawab atas kekalahan pemilu lokal, namun menegaskan akan tetap melanjutkan pemerintahannya. “Negara mengharapkan kami terus menjalankan pemerintahan,” katanya. Ia juga menyebut gejolak politik dalam 48 jam terakhir telah menimbulkan biaya ekonomi nyata bagi Inggris dan masyarakatnya.

Tekanan tersebut turut tercermin di pasar keuangan, di mana imbal hasil obligasi pemerintah Inggris naik lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Hal ini menandakan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap stabilitas politik Inggris dalam jangka pendek.