Pramono Anung Pastikan Harga Hewan Kurban di Jakarta Stabil Jelang Iduladha

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan harga hewan kurban di ibu kota masih berada dalam kondisi stabil menjelang Hari Raya Iduladha. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasar.

“Untuk kurban, sampai hari ini kami belum mendapatkan isu mengenai kenaikan. Jadi harganya masih sesuai dengan yang ada,” ujar Pramono dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Pramono, Perumda Dharma Jaya telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh-jauh hari untuk menyambut perayaan Iduladha. Ia menjamin bahwa stok hewan kurban aman dan mampu memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Oleh karena itu, ia meyakini apabila terjadi kenaikan harga, angkanya masih dalam batas wajar.

“Dharma Jaya sendiri sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan kurban di Jakarta kalau toh naiknya tidak lebih dari inflasi,” tandasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengambil langkah tegas dengan melarang pedagang hewan kurban menggunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai lokasi berjualan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho, menyatakan bahwa penggunaan trotoar dan sarana publik lainnya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta aktivitas masyarakat.

“Mengenai teknis penjualan, kami tidak ingin sarana publik seperti trotoar dan fasilitas lainnya digunakan oleh para penjual hewan kurban. Sebab, nantinya akan berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya dalam keterangan Pemerintah Provinsi Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menjelang Iduladha, sejumlah pihak diminta turut mengawasi aktivitas penjualan hewan kurban. Lurah, camat, Satpol PP, Dinas Bina Marga, serta Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) bersama unsur masyarakat diinstruksikan untuk melakukan pengawasan. Ali menambahkan, pengawasan ini diperlukan agar tidak ada pedagang yang melanggar aturan, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum, kebersihan, dan pengelolaan sampah.

“Semua ini saling berkesinambungan, mulai dari masalah ketertiban umum, kebersihan, hingga sampah yang ditimbulkan yang dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan,” katanya.