MPR Minta Maaf dan Evaluasi Total Usai Kontroversi Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalbar

Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2026 mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul kontroversi yang melibatkan keputusan dewan juri. Insiden ini terjadi saat babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di mana salah satu regu peserta dirugikan karena jawaban yang dinilai salah oleh juri, padahal jawaban identik dari regu lain justru dinyatakan benar. Kejadian ini memicu perdebatan luas di media sosial dan mendorong MPR untuk menyampaikan permintaan maaf serta berjanji melakukan evaluasi menyeluruh.

Peristiwa tersebut bermula dari sebuah pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa pemilihan tersebut harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden. Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita W.B., yang bertindak sebagai juri, menyatakan jawaban itu salah dan memberikan pengurangan lima poin kepada regu tersebut.

Situasi semakin memanas ketika pertanyaan yang sama kemudian dilemparkan kepada regu lain, yakni regu B dari SMAN 1 Sambas. Regu B memberikan jawaban yang persis sama dengan regu C. Kali ini, Dyastasita justru menyatakan jawaban tersebut benar. Ketika regu C mengajukan keberatan, Dyastasita beralasan bahwa jawaban regu C tidak menyertakan penyebutan DPD. Juru bicara regu C kemudian meminta pendapat penonton untuk mengklarifikasi apakah ia sempat menyebut DPD atau tidak. Meskipun demikian, Dyastasita tetap pada pendiriannya bahwa keputusan dewan juri bersifat mutlak.

Di sisi lain, juri lain, Indri Wahyuni, ikut memberikan tanggapan. Ia menekankan pentingnya artikulasi dalam menjawab pertanyaan. Menurutnya, meskipun peserta merasa sudah menjawab dengan benar, dewan juri berhak memberikan nilai minus jika artikulasi dianggap tidak jelas. Pernyataan ini semakin memperkuat kontroversi, terutama karena guru pendamping regu C juga sempat menyampaikan keberatan namun tidak diindahkan.

Keputusan kontroversial ini tidak hanya memicu perdebatan, tetapi juga berdampak langsung pada hasil akhir lomba. Berdasarkan data yang dihimpun, regu C dari SMAN 1 Pontianak mengumpulkan total 70 poin, sementara regu B dari SMAN 1 Sambas unggul dengan 90 poin. Regu A dari SMAN 1 Sanggau berada di posisi ketiga dengan 45 poin. Dalam sistem penilaian, setiap jawaban benar bernilai tambahan 10 poin, sementara jawaban yang dianggap salah dikurangi 5 poin.

Jika jawaban regu C dianggap benar, perhitungan skor akan berubah drastis. Regu C seharusnya mendapat tambahan 10 poin tanpa pengurangan, sehingga totalnya menjadi 85 poin. Sementara itu, regu B tidak akan mendapat poin tambahan dari soal lemparan, sehingga skornya tetap 80 poin. Dengan skenario tersebut, SMAN 1 Pontianak seharusnya keluar sebagai juara, bukan SMAN 1 Sambas.

Menanggapi insiden ini, Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permohonan maaf secara resmi. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan. "Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," ujarnya pada Senin, 11 Mei 2026.

Akbar juga menyayangkan insiden yang terjadi pada Sabtu (9/5) tersebut. Ia menekankan bahwa juri seharusnya bersikap objektif dan responsif terhadap keberatan peserta. Selain itu, ia mengakui adanya unsur kelalaian dari panitia dan juri, terutama terkait teknis tata suara dan mekanisme banding yang belum berjalan optimal. "Saya melihat, lomba cerdas cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," tegasnya.