Kemensos Dalami Dugaan Mark-Up Pengadaan Sepatu Program Sekolah Rakyat, Target Investigasi Tuntas Pekan Depan

Kementerian Sosial tengah mendalami dugaan mark-up harga dalam pengadaan sepatu dan perlengkapan untuk program Sekolah Rakyat, dengan target penyelesaian investigasi pada pekan depan. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan klarifikasi harus tuntas dalam waktu dekat.

"Minggu depan harus sudah clear terkait investigasi pengadaan ini," ujar Agus Jabo Priyono dalam keterangannya, Senin (11/5/2026). Ia meminta agar tim audit internal bekerja secara mendalam sebelum hasilnya diserahkan ke aparat penegakan hukum.

"Saya minta hasil investigasi ini dilakukan secara mendalam, karena nanti akan kita serahkan ke aparat penegak hukum," tegasnya.

Di sisi lain, Agus Jabo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kerja keras dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ia mengajak semua pihak untuk terus menjaga soliditas dan bekerja sesuai aturan.

"Kita harus solid, bekerja sesuai aturan, dan tetap bekerja dengan riang gembira," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, turut menyoroti persoalan anggaran pengadaan sepatu untuk program tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa agar program strategis pemerintah berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menurut Setyo, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan juga kualitas barang yang diberikan serta manfaat yang diterima masyarakat. "Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2026).

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengungkapkan hal senada. Ia menegaskan bahwa kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah direncanakan. "Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," ucap Ibnu.