“Jadi bukan menaikkan UKT, tapi menambahkan kelompok UKT menjadi lebih banyak, karena untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa dari keluarga yang mampu,” ucapnya.
Tjitjik lalu menjelaskan permasalahan terjadi karena kampus memberikan lompatan biaya UKT sangat besar, yang biasanya terjadi mulai dari UKT golongan empat ke golongan lima dan seterusnya dengan besaran rata-rata lima sampai 10 persen.
Hal tersebut menjadi polemik hingga terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) beberapa waktu belakangan ini di sejumlah daerah.
Meski demikian pemerintah telah mengatur bahwa di setiap PTN wajib ada UKT golongan satu dan UKT golongan dua minimal sebanyak 20 persen untuk menjamin masyarakat yang tidak mampu tetap mendapat mengakses pendidikan tinggi berkualitas.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Bapanas dan Pemprov Papua Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan
Massa Amuk Mobil Toyota Calya yang Nekat Melawan Arus di Gunung Sahari
Presiden Prabowo Sambut Antusiasme Diaspora Indonesia di UEA
Yordania Dukung Rencana Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza