Harga Minyakita Melonjak, Dampak Kenaikan Menyebar ke 207 Kabupaten/Kota

Harga Minyakita ternyata masih terus bergerak naik. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai minggu ketiga April ini menunjukkan, lonjakan harganya sudah menjalar ke 207 kabupaten dan kota. Padahal, di minggu sebelumnya 'cuma' 177 wilayah yang terdampak. Kenaikannya cukup signifikan, lho.

Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, langsung angkat bicara. Ia menekankan, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan lebih serius. Intervensi dibutuhkan untuk meredam gejolak harga minyak goreng ini.

"Minyak goreng ini catatannya, peningkatannya terjadi di 207 kabupaten kota. Sengaja kami kasih tanda seru, karena minggu kedua cuma 177. Sekarang jadi 207. Jadi peningkatannya banyak sekali,"

Ujar Ateng dalam keterangannya, Selasa lalu.

Di sisi lain, respons datang dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). I Gusti Ketut Astawa, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, bilang pemerintah tak tinggal diam. Mereka sedang mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk Minyakita. Katanya, tren harga sebenarnya sudah mulai turun, meski soal distribusi masih ada kendala yang mesti diurai.

Memang, berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan per 17 April, harga rata-rata nasional Minyakita masih sedikit melambung di angka Rp15.982 per liter. HET-nya sendiri Rp15.700. Tapi ada kabar baik: 28 provinsi sudah berhasil menjual sesuai patokan harga tertinggi itu.

Nah, untuk memperketat pengawasan, Ketut punya usulan. Ia ingin BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD dapat porsi alokasi DMO yang lebih besar, sampai 60 persen. Saat ini realisasinya baru sekitar setengahnya, atau 228,2 ribu ton.

"Kalau usulan kita itu disetujui, bahwa Bulog maupun ID FOOD dapat 60 persen DMO, pemantauan akan lebih gampang. Jejaringnya nggak kepanjangan. Soalnya, biang kerok harga tinggi itu seringkali rantai distribusinya. Dari produsen ke D1, lalu D2, dan seterusnya. Harusnya kan bisa langsung ke pengecer,"

Jelas Ketut.

Ia menilai, rantai yang berbelit-belit itulah yang bikin harga di tingkat konsumen membubung. Ditambah lagi ada praktik 'marketing lepas' yang menambah mata rantai, otomatis harganya jadi semakin mahal. Makanya, menurutnya, pemerintah perlu lebih mengandalkan BUMN pangan untuk menyalurkan Minyakita langsung ke pasar rakyat. Soalnya, realisasi distribusi ke pasar tradisional masih kalah tinggi dibandingkan kanal pengecer lain.

Jadi, persoalannya kini ada di dua hal: mengendalikan fluktuasi harga di ratusan wilayah, dan memangkas mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Kerja sama pusat dan daerah, plus strategi DMO yang tepat, jadi kuncinya.