Pratikno: Transisi Pengelolaan Haji Harus Tingkatkan Kualitas Layanan Jamaah

Transisi pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akhirnya benar-benar dimulai. Momentum ini, menurut Menko PMK Pratikno, harus dimanfaatkan untuk membawa perubahan nyata. Targetnya jelas: layanan untuk jamaah harus lebih baik dari sebelumnya.

“Tahun ini adalah tahun pertama transisi. Ini butuh pengawalan, dan kita harapkan ada peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kita semua mendukung Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan semaksimal mungkin,” tegas Pratikno.

Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat persiapan keberangkatan haji 1447 H atau 2026 M, di kantornya, Jakarta, Minggu (19/4/2026). Pratikno memang mengakui bahwa secara umum, kesiapan penyelenggaraan haji sudah berada di jalur yang tepat. Tapi, bukan berarti tanpa catatan.

Masih ada sejumlah hal yang menurutnya perlu dapat perhatian ekstra. Ia mendorong peningkatan kualitas pada beberapa aspek layanan yang langsung dirasakan jamaah. Mulai dari akomodasi, soal konsumsi, hingga urusan administrasi.

“Pada prinsipnya sudah siap, tetapi tetap perlu peningkatan pelayanan. Kualitas catering jangan menurun, distribusi harus terjaga, dan proses teknis seperti visa harus dipercepat,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, pemerintah juga tak menutup mata pada dinamika global yang bisa saja berubah. Untuk mengantisipasinya, berbagai skenario mitigasi telah disiapkan. Persiapan ini mencakup seluruh rangkaian, sejak jamaah berangkat, menunaikan ibadah di Tanah Suci, sampai mereka kembali ke tanah air.

Nah, yang menarik, Pratikno juga menyoroti sisi lain dari penyelenggaraan haji ini: nilai ekonominya. Menurutnya, ibadah ini seharusnya bisa memberi dampak positif bagi perekonomian dalam negeri.

“Kita juga perlu mendorong nilai tambah ekonomi bagi negara. Misalnya kebutuhan jamaah bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat kita,” tambahnya.

Secara garis besar, penyelenggaraan haji tahun ini masih mengikuti timeline yang ada. Selama tidak ada perubahan kebijakan mendadak dari Pemerintah Arab Saudi, semuanya diharapkan berjalan sesuai rencana. Presiden Prabowo Subianto pun telah memberikan arahan yang sama.

Untuk memastikan semua berjalan mulus, pemerintah memperkuat sistem pemantauan. Posko nasional dan command center terpadu akan beroperasi nonstop 24 jam. Tujuannya satu: respons terhadap setiap perkembangan di lapangan harus cepat dan tepat.

Semoga saja, dengan semua persiapan ini, transisi kelembagaan ini tak hanya lancar di atas kertas. Tapi benar-benar terasa oleh setiap jamaah yang berangkat.