BGN Tindak Tegas 362 Unit Layanan Gizi di Jawa, 41 Diantaranya dalam 5 Hari

Trend ini berlanjut ke Kamis (9/4). Sebanyak 14 SPPG kembali dihentikan. Persoalan sumber daya manusia di Jakarta Selatan menjadi sorotan, sementara laporan gangguan pencernaan juga muncul dari Bogor, Tasikmalaya, hingga Bantul.

Di akhir pekan, tepatnya Jumat (10/4), tiga unit lagi ditindak. Penyebabnya mirip: renovasi yang molor, dugaan gangguan pencernaan di Mojokerto, dan menu tidak layak di Sampang. Rupanya, masalah klasik masih terus berulang.

Gelombang penertiban ini ternyata tidak hanya terjadi di Jawa. Wilayah Indonesia bagian timur juga jadi perhatian. Rudi Setiawan, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, menyebut dari sekitar 4.300 SPPG di wilayahnya, 165 unit harus disuspend. Penyebab utama? Mereka belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.

"Kebijakan suspend ini merupakan langkah korektif untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan. Seluruh dapur yang disuspend diwajibkan melakukan pembenahan sebelum dapat kembali beroperasi, demi menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan bagi masyarakat,"

tegas Rudi.

Jelas, BGN sedang tidak main-main. Sanksi suspend ini seperti peringatan keras: patuhi standar, atau tutup sementara sampai semua beres. Masyarakat pun diharapkan bisa mendapat layanan gizi yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga aman dan berkualitas.