Pemerintah Klaim Ekonomi Solid, Pertumbuhan Kuartal IV-2025 Capai 5,39%

Di Istana Kepresidenan Jakarta, suasana pagi ini cukup padat. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, para pejabat tinggi kementerian, dan direktur utama BUMN. Agenda utamanya jelas: mengevaluasi kinerja dan mengonsolidasikan langkah pemerintah di tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu.

Secara umum, kondisi ekonomi kita masih tergolong baik. Itulah poin utama yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat. Angkanya cukup meyakinkan: pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025 tercatat 5,39 persen. Posisi ini menempatkan kita di peringkat kedua tertinggi di antara negara G20, cuma kalah dari India yang tumbuh 7,4 persen.

“Kami sampaikan ke Bapak Presiden, konsumsi domestik kita kuat. Ini jadi penopang utama, kontribusinya mencapai 54 persen dari PDB,” ujar Airlangga dalam jumpa pers, Rabu (8/4/2026).

Ia juga menyinggung ketahanan pangan. Produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton, sementara stok di Bulog per awal April 2026 masih aman di angka 4,6 juta ton.

Namun begitu, bukan berarti tidak ada tantangan. Airlangga menyoroti gejolak harga komoditas global, terutama minyak mentah, yang masih terpengaruh ketegangan geopolitik Timur Tengah. Ada sedikit peluang napas, katanya, karena Amerika Serikat menunda serangan. Akibatnya, harga minyak sempat melandai.

“Harga crude oil WTI turun ke 96,7 dolar AS per barel, sementara Brent crude ada di level 95,23 dolar,” jelasnya.

Dari sisi anggaran, kabar baik datang dari APBN. Hingga akhir kuartal pertama 2026, penerimaan pajak melonjak 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. Sektor manufaktur juga masih bergerak di zona ekspansif, dengan PMI di Maret 2026 menyentuh 50,1.

Untuk menjaga momentum, pemerintah punya sejumlah strategi. Salah satunya adalah program biodiesel B50 yang rencananya mulai berlaku 1 Juli 2026 mendatang.

“Kita sudah sepakati B50 per 1 Juli. Program ini bisa menghemat anggaran hingga Rp48 triliun,” tegas Airlangga.

Di sisi lain, disiplin fiskal tetap jadi perhatian serius. Presiden Prabowo menekankan agar rasio utang dijaga ketat di level 40 persen jauh di bawah batas aman undang-undang yang 60 persen.

“Begitu juga defisit anggaran, kami jaga di kisaran 3 persen. Ini akan dipertahankan sampai akhir tahun,” tambahnya.

Indikator lain juga cukup menggembirakan. Indeks Keyakinan Konsumen di kuartal I-2026 ada di zona optimis, 125,2. Cadangan devisa kita pun sehat, mencapai USD151,9 miliar, cukup untuk membiayai impor selama enam bulan.

“Kami melihat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tetap solid. Bahkan berpotensi mencapai atau melampaui 5,5 persen,” kata Airlangga dengan nada percaya diri.

Di bidang keuangan, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Tujuannya, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah lewat intervensi triple di pasar spot dan non-delivery forward. Suku bunga acuan BI Rate sendiri sekarang bertengger di 4,75 persen.

Kerja sama bilateral juga digenjot. Presiden mendorong penguatan perjanjian currency swap dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Lalu bagaimana dengan sektor energi dan transportasi? Pemerintah mengambil langkah dengan menerapkan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen untuk avtur. Kebijakan ini berlaku dua bulan dan berhasil menekan kenaikan harga tiket pesawat domestik hanya sekitar 9-13 persen.

Kebijakan tersebut bahkan berdampak langsung pada biaya haji tahun ini. Pemerintah memutuskan menyerap seluruh dampak kenaikan avtur agar tidak membebani jemaah.

“Ongkos haji sudah kami turunkan Rp2 juta. Kenaikan harga avtur ini kami absorb, jadi tidak ada tambahan biaya untuk jemaah. Sekitar 220 ribu jemaah haji akan merasakan manfaatnya, dengan anggaran Rp1,77 triliun dari APBN,” pungkas Airlangga menutup penjelasannya.