Pemerintah Siapkan Subsidi Rp1,3 Triliun Per Bulan untuk Tekan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Pemerintah akhirnya angkat bicara soal ancaman lonjakan harga avtur global. Langkah konkret pun diambil. Intinya, mereka tak mau gejolak harga bahan bakar pesawat itu akhirnya dibebankan ke masyarakat lewat tiket pesawat yang melambung tinggi. Paket kebijakan strategis sudah disiapkan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah akan menggelontorkan subsidi sekitar Rp1,3 triliun setiap bulannya. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas industri penerbangan kita. “Agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya,” jelas Airlangga.

Dia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/4/2026).

“Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp2,6 triliun,” tambahnya.

Latar belakang keputusan ini cukup kuat. Di Bandara Soekarno-Hatta, per 1 April 2026 lalu, harga avtur sudah tembus Rp23.551 per liter. Padahal, komponen bahan bakar ini bisa menyedot hingga 40% dari total biaya operasi maskapai. Tanpa intervensi, bisa dibayangkan dampaknya pada harga tiket.

Nah, salah satu senjata utama dalam paket ini adalah insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11%. Insentif ini khusus untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada rute berjadwal dalam negeri. Kebijakan ini rencananya berlaku untuk dua bulan ke depan, sambil pemerintah memantau situasi geopolitik di Timur Tengah yang kerap memicu ketidakpastian.

Selain insentif fiskal, ada penyesuaian teknis. Biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge akan diseragamkan jadi 38%. Aturan ini berlaku untuk semua pesawat, baik jet maupun propeller.

“Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi, pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya,” tegas Airlangga.

Tapi upaya pemerintah tak berhenti di situ. Ada juga insentif non-fiskal yang digulirkan. Bea masuk untuk suku cadang pesawat diturunkan hingga 0 persen. Langkah ini punya dua target sekaligus: meringankan beban biaya operasional maskapai dan sekaligus mendorong industri perawatan pesawat (MRO) dalam negeri.

Dengan melepas potensi penerimaan negara dari bea masuk spare part yang capai Rp500 miliar, proyeksinya justru bisa mendongkrak PDB hingga USD1,49 miliar. Ribuan lapangan kerja baru juga diharapkan tercipta.

Di tengah fokus pada avtur, Airlangga kembali menegaskan komitmen lama. Pemerintah berjanji akan mempertahankan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, hingga akhir tahun. Syaratnya, harga minyak dunia rata-rata tidak melampaui USD97 per barel.

“Sekali lagi BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan Solar. Selama harga minyak tidak lebih dari USD97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini,” kata dia.