SBY Desak PBB Tarik Pasukan Perdamaian dari Zona Perang di Lebanon

JAKARTA – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara. Mantan Presiden RI itu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa, lewat misi UNIFIL-nya, untuk segera menghentikan penugasan pasukan penjaga perdamaian di zona perang yang masih panas. Desakan ini bukan tanpa alasan. Ia dilontarkan setelah tiga prajurit TNI kita gugur di Lebanon beberapa waktu lalu.

Menurut SBY, ada perbedaan mendasar antara 'peacekeeping' dan 'peacemaking'. Kontingen Garuda yang ditugaskan di sana, jelasnya, masuk dalam kategori pertama. Tugas mereka menjaga perdamaian, bukan menegakkannya dengan kekuatan.

"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi 'to enforce the peace'," tegas SBY lewat unggahan di akun X-nya, Minggu (5/4/2026).

"Mereka bertugas di 'blue line' atau di wilayah 'blue zone', yang bukan merupakan daerah pertempuran atau 'war zone'," tambahnya.

Namun begitu, realita di lapangan kini jauh berbeda. Zona yang semula aman telah berubah jadi medan tempur. Kontingen Indonesia yang seharusnya berada di sekitar 'Blue Line' perbatasan antara Israel dan Lebanon kini terjebak di area dimana pertempuran sengit antara Israel dan Hizbullah terjadi hampir setiap hari.

Keadaannya memang makin runyam. SBY bahkan mendapat kabar bahwa pasukan Israel telah bergerak maju sekitar 7 kilometer dari garis batas itu. Bayangkan saja, posisi para 'peacekeeper' yang tidak diperlengkapi untuk perang jadi sangat rentan. Mereka bisa jadi korban setiap saat, terperangkap di tengah baku tembak.

Dengan situasi seperti ini, SBY menilai PBB di New York harus bertindak cepat. Tidak ada pilihan lain selain menarik atau memindahkan pasukan UNIFIL dari kawasan yang masih membara tersebut.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas," tegasnya.

Oleh karena itu, ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang. Resolusi yang tegas dan jelas harus dikeluarkan. SBY lalu teringat pengalamannya sendiri tahun 2000, saat sebagai Menkopolkam ia menghadiri Sidang DK PBB menyusul insiden di Atambua yang menewaskan tiga petugas kemanusiaan PBB.

Pelajaran dari sejarah, katanya, harus diambil. Terutama soal konsistensi.

"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," pungkas SBY.