Pemerintah Tahan Harga Pertamax, Pertamina Tanggung Selisih Rp5.500 per Liter

Harga minyak dunia melonjak, tapi di SPBU harga Pertamax tetap bertahan. Nah, siapa yang menanggung selisihnya? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, untuk sementara beban itu akan dipikul oleh PT Pertamina.

Jarak antara harga keekonomian dan harga jual eceran memang sedang lebar. Di tengah gejolak pasar global ini, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Alhasil, Pertamina lah yang akan menyerap selisihnya.

Menurut Purbaya, langkah ini bisa diambil karena kondisi keuangan BUMN migas itu cukup sehat. Likuiditasnya terjaga. Salah satu penyebabnya, pembayaran kompensasi dari pemerintah kini berjalan lebih lancar.

“Sementara sepertinya (ditanggung) Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

“Yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan, 70 persen terus-terusan,” tambahnya.

Sebagai gambaran, bayangkan selisih yang harus ditanggung itu tidak kecil. Harga Pertamax (RON 92) di Jawa masih Rp12.300 per liter. Padahal, hitungan harga keekonomiannya untuk April 2026 diprediksi sudah menyentuh Rp17.850 per liter. Artinya, ada selisih sekitar Rp5.500 untuk setiap liternya!

Namun begitu, pemerintah tampak optimistis. Dengan skema pembayaran kompensasi yang lebih rutin, arus kas Pertamina dianggap mampu menahan beban ini dalam jangka pendek.

“Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk jangka pendek, enggak masalah,” kata Purbaya meyakinkan.

Lalu bagaimana dengan SPBU swasta? Mereka jelas ikut merasakan tekanan yang sama. Soal ini, Purbaya menyerahkan pembahasannya kepada kementerian teknis.

“Nanti mereka biar rapatkan dengan (Kementerian) ESDM, saya enggak ngerti itu ESDM dan yang lain mungkin,” katanya.

Pada akhirnya, keputusan ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah berusaha meredam gejolak harga. Meski konsekuensinya, Pertamina harus jadi penyangga sementara, menahan gejolak agar tidak langsung terasa di masyarakat.