Tokyo, Senin lalu (30/3/2026), Presiden Prabowo Subianto berbicara blak-blakan di hadapan para pengusaha Jepang. Dalam forum bisnis Indonesia-Jepang itu, ia menyampaikan komitmen serius pemerintahnya untuk membuka iklim investasi. Iklim yang tak cuma responsif, tapi juga menjamin kepastian hukum. Itu janjinya.
Nada bicaranya langsung dan terbuka. Prabowo bahkan mempersilakan para investor dari Jepang untuk melaporkan segala kendala yang mereka temui di Indonesia. Langsung kepadanya.
“Kalau ada masalah, Anda bisa langsung mengeluh ke saya. Adukan saja, melalui duta besar, perwakilan Anda, atau lewat MITI dan JETRO. Bahkan lewat Keidanren juga boleh. Saya siap terima pengaduan,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pendekatan kepemimpinan yang diambilnya harus proaktif. Harus turun tangan langsung menyelesaikan persoalan di lapangan. Ia menggambarkan peran presiden modern mirip seorang CEO yang memimpin sebuah negara. Tugasnya? Merespons masalah dengan cepat dan tepat.
“Pada dasarnya, presiden modern itu CEO-nya negara. Ia harus tahu masalah dengan cepat, lalu menyelesaikannya dengan cepat pula,” tegasnya.
Nah, untuk mendukung langkah itu, pemerintah sudah membentuk satuan tugas khusus. Tugasnya menghilangkan hambatan investasi, atau yang sering disebut de-bottlenecking. Satgas ini dirancang untuk menangani beragam persoalan, mulai dari birokrasi yang berbelit hingga praktik-praktik yang merugikan investor.
“Perusahaan apa pun, asing atau lokal, yang merasa dirugikan, menghadapi hambatan administratif, atau diperlakukan tidak semestinya, bisa langsung hubungi satgas ini,” katanya memberi penekanan.
Artikel Terkait
Ekspor Mesin Listrik dan Panel Surya Pacu Pertumbuhan Dagang Indonesia-AS
Iran Ajukan Empat Syarat ke AS untuk Hentikan Perang di Timur Tengah
Laba Bersih Jamkrindo Syariah Melonjak 160% Jadi Rp141 Miliar pada 2025
DJP Catat Lebih dari 10,5 Juta SPT Tahunan Dilaporkan hingga Tenggat Maret 2026