Satgas Rekonstruksi Aceh Gelar Program Cash for Work di Pidie Jaya dan Aceh Tamiang

JAKARTA – Pasca-gemerlap Lebaran, Aceh tak berhenti bergerak. Upaya pemulihan pascabencana justru makin digeber. Di lapangan, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi terus mendorong berbagai pekerjaan fisik, salah satunya lewat program bersih-bersih lingkungan yang melibatkan warga secara langsung. Skemanya? Padat Karya Tunai, atau yang lebih dikenal sebagai Cash for Work.

Ini semua bagian dari komitmen jangka panjang. Tujuannya jelas: memastikan daerah-daerah yang luluh lantak bisa bangkit lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya. Menurut rencana, tahap awal program ini digelar di akhir Maret, menyasar dua kabupaten yang cukup parah terdampak: Pidie Jaya dan Aceh Tamiang. Ratusan personel gabungan turun, berbaur dengan masyarakat setempat untuk bersama-sama membersihkan dan merapikan.

Di Pidie Jaya, sekitar 375 orang terlibat. Mereka bukan cuma warga biasa, tapi juga perwakilan dari Satpol PP, Linmas, hingga Relawan Pemadam Kebakaran. Fokus pembersihan ada di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua). Kegiatan ini berjalan dari 28 Maret sampai 4 April nanti.

Sementara itu, di Aceh Tamiang, aksinya bahkan lebih dulu dimulai. Sekitar 400 warga sudah bergerak sejak 27 Maret lalu, dan baru berakhir pada 2 April. Program ini punya dua sisi manfaat. Selain untuk memulihkan lingkungan, ia juga jadi penyambung hidup. Bagi banyak keluarga, ini adalah suntikan ekonomi yang sangat dibutuhkan selepas hari raya.

Kepala Posko Wilayah Aceh, Safrizal ZA, yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, menekankan hal itu. Baginya, skema Cash for Work dirancang untuk memberi manfaat ganda.

“Kami ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat,” ujar Safrizal.

“Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka pasca lebaran,” tambahnya, seperti dikutip Sabtu (28/3/2026).

Mantan Penjabat Gubernur Aceh itu juga menegaskan soal kecepatan. Distribusi hak para pekerja harus tepat waktu dan transparan. Ia memastikan setiap peserta akan menerima uang lelah Rp120.000 plus uang makan Rp45.000 per harinya.

“Prinsip kita sederhana: transparan dan efektif. Dana disalurkan langsung, tunai, ke tangan pekerja di lapangan. Gotong royong itu penting, tapi hak ekonomi masyarakat harus jadi prioritas. Itu yang harus segera cair,” tegas Safrizal.

Jadi, di balik debu dan reruntuhan yang mulai dibersihkan, ada harapan baru yang juga mulai mengalir. Bukan cuma untuk pemulihan tanah, tapi juga untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi warga Aceh yang sedang berjuang bangkit.